Pematangsiantar, MISTAR.ID

Menjelang 100 hari pertama masa pemerintahan Wali Kota Wesly Silalahi dan Wakil Wali Kota Herlina, berbagai perubahan mulai tampak di Kota Pematangsiantar.

Periode ini menjadi titik penting untuk mengevaluasi arah kebijakan dan sejauh mana program-program yang dicanangkan telah berdampak nyata bagi masyarakat.

Dilantik Presiden Prabowo Subianto, pada 20 Februari 2025, Wesly-Herlina memperkenalkan 13 program kerja prioritas yang kemudian tersebar luas di kalangan media dan masyarakat Pematangsiantar.

Program tersebut mencakup antara lain pembentukan Pokja Universitas Negeri, penggunaan Stadion Sang Naualuh secara optimal, penataan Terminal Tipe A Tanjung Pinggir, dan pengelolaan sampah di TPA.

Evaluasi Fraksi Gerindra: Kinerja Belum Maksimal dan Seremonial

Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pematangsiantar, Chairuddin Lubis (CL), menilai kinerja awal Wesly-Herlina masih belum maksimal.

“Wali kota belum menunjukkan hasil kerja yang signifikan. Langkah-langkah yang diambil masih bersifat seremonial. Harus segera menyusun struktur organisasi yang kuat dan profesional,” ujarnya, Rabu (28/5/2025).

Ia juga menambahkan bahwa untuk mempercepat pembangunan dan pelayanan publik, kepala daerah harus mulai mengarahkan fokus pada rencana kerja konkret dan pengawasan kinerja bawahannya.

"Harus memiliki rancangan kerja yang lebih terarah. Mengontrol progres kinerja bawahannya sudah sejauh mana. Lantas, apa yang sudah rakyat lihat sampai saat ini?" kata anggota Komisi III DPRD itu.

Ia menilai, pemerintahan yang dipimpin Wesly Silalahi sejauh ini masih fokus atau disibukkan pada kegiatan seremoni semata. Menghadiri sana-sini dan belum menyentuh langsung akar permasalahan yang ada.

"Sudah seharusnya wali kota bekerja sama dengan legislatif terkait langkah-langkah apa yang harus dilakukan, apa yang dibutuhkan untuk Kota Pematangsiantar. Ini sangat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang sedang berjalan," tuturnya.

Wesly dan Herlina dikenal masyarakat lewat jargon “CS Keras” yang merupakan singkatan dari Cerdas, Sehat, Kreatif, dan Selaras. Slogan ini diharapkan mampu menjadi landasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di Pematangsiantar secara sistematis.

Pengamat: Kepemimpinan Butuh Kejelasan Arah

Pengamat kebijakan publik Sumatera Utara dari UISU Medan, Rafriandi Nasution, menilai bahwa program prioritas dalam 100 hari pertama sangat memengaruhi persepsi dan kepercayaan publik.

"Sejumlah program yang diluncurkan sejak awal masa jabatan akan berdampak pada pencitraan kepemimpinan," ujarnya saat dihubungi.

Ia secara khusus menyoroti pengelolaan sampah, yang saat ini viral dan masih menjadi pekerjaan rumah Pemerintah Kota.

Menurut Rafriandi, pengalihan dari open dumping ke sistem yang lebih ramah lingkungan harus segera diwujudkan, terlebih jika kota ini ingin mendukung pariwisata yang berkelanjutan.

“Estetika kota yang buruk akan berdampak pada kenyamanan, lingkungan, dan bahkan investasi,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa waktu enam bulan yang diberikan pemerintah pusat untuk mengevaluasi kepala daerah bukanlah waktu yang panjang.

"6 bulan yang diberikan pemerintah pusat itu bukan waktu yang lama," kata Rafriandi mengakhiri.

Sorotan Publik: THM Studio 21 dan Pengakuan Wali Kota

Salah satu isu yang mencuat di tengah masyarakat adalah maraknya aktivitas di Tempat Hiburan Malam (THM) Studio 21.

Lokasi ini disorot publik karena diduga menjadi tempat peredaran narkoba dan minuman keras.

Ironisnya, Wali Kota Wesly sempat menyatakan tidak mengetahui keberadaan THM tersebut, meskipun dalam pidato pelantikannya ia menegaskan bahwa Pematangsiantar merupakan salah satu kota yang rawan penyalahgunaan narkoba di Sumatera Utara.

Di sisi lain, kepemimpinan Wesly-Herlina juga mencatat sejumlah capaian, di antaranya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK, dan Peringkat ke-5 Kota Toleran di Indonesia versi SETARA Institute.

Meski masyarakat Pematangsiantar mengetahui, penghargaan itu telah terbangun dimasa kepemimpinan sebelum Wesly dan Herlina. (jonatan/hm27)