Langkat, MISTAR.ID

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Langkat akan meninjau langsung lokasi lahan yang tengah bersengketa di Desa Sei Tualang, Kecamatan Brandan Barat, Kabupaten Langkat.

Langkah tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi I DPRD Langkat pada Rabu, 28 Mei 2025. Rapat dipimpin oleh Sekretaris Komisi I, Dr. Donny Setha.

Dalam forum itu, Donny mempertanyakan langkah konkret yang telah diambil Pemerintah Kabupaten Langkat dalam menyelesaikan konflik lahan antara Pemerintah Desa Sei Tualang dan PT Sri Timur.

Komisi I DPRD Langkat berencana turun langsung ke lokasi bersama seluruh pihak terkait untuk meninjau kondisi lahan yang dipersengketakan.

Permasalahan bermula saat Kepala Desa Sei Tualang, Samsul Bahri, mengaktifkan kembali lahan bengkok atau tanah kas desa, serta membangun parit sebagai batas wilayah.

Namun, menurut keterangan dari pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Langkat, sebagian lahan yang digunakan untuk akses jalan tersebut ternyata termasuk dalam Hak Guna Usaha (HGU) milik PT Sri Timur.

Sementara itu, lahan yang diklaim sebagai tanah desa berada di luar area HGU perusahaan.

Upaya mediasi yang telah dilakukan oleh Pemkab Langkat belum membuahkan hasil. Hingga kini, kedua belah pihak sepakat untuk menempuh jalur hukum.(Bayu/hm21)