Yogyakarta, MISTAR.ID

Universitas Gadjah Mada (UGM) menyatakan akan mengevaluasi penempatan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM), terutama ke wilayah-wilayah berisiko tinggi seperti daerah kepulauan dan pesisir.

Langkah ini diambil menyusul insiden tragis di perairan Maluku Tenggara, Selasa (1/7/2025), yang menewaskan dua mahasiswa UGM saat perjalanan menggunakan longboat bersama lima warga setempat.

“Kalau ke daerah dengan tingkat kerentanan tinggi, harus ada catatan khusus soal apa saja yang perlu disiapkan,” ujar Wakil Rektor UGM, Arie Sujito, dalam konferensi pers di Kampus UGM, Rabu (2/7/2025).

Perlu diketahui, longboat yang ditumpangi tujuh mahasiswa dan lima warga terbalik dihantam ombak 2,5 meter saat menyeberang dari Pulau Wearhu menuju Desa Debut. Lima mahasiswa selamat, namun Septian Eka Rahmadi (Fakultas Teknik) dan Bagus Adi Prayogo (Fakultas Kehutanan) meninggal dunia.

UGM menyatakan sudah memberi pembekalan dan survei lokasi sebelum pengiriman mahasiswa, namun insiden ini dianggap menjadi refleksi penting untuk memperkuat sistem keselamatan.

“Kami akan benahi sistem mulai dari pendampingan, pembekalan, hingga edukasi risiko,” kata Sekretaris UGM, Andi Sandi.

Melihat masalah ini, UGM akan mengembangkan panduan keselamatan lebih detail, termasuk protokol dan safety induction khusus untuk KKN di wilayah ekstrem. Hal ini meliputi pemahaman kondisi geografis, kesiapan transportasi, dan kedaruratan.

“Keselamatan adalah prinsip utama. Pengabdian tidak boleh mengorbankan nyawa mahasiswa,” tegas Arie Sujito.

Meski begitu, UGM tetap menegaskan bahwa KKN-PPM adalah bagian penting dari Tridharma Perguruan Tinggi dan pembentukan karakter mahasiswa.

Wilayah Maluku Tenggara sebelumnya sudah beberapa kali dijadikan lokasi KKN dan tidak pernah terjadi insiden.

“Sebelumnya aman-aman saja. Ini lokasi ketiga atau keempat yang digunakan,” ujar Djarot Heru Santoso, Sekretaris Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat UGM.

UGM kini berkomitmen meninjau ulang setiap elemen pelaksanaan KKN, demi menjamin pengabdian berjalan selaras dengan keselamatan dan keberlanjutan. (hm17)