Jakarta, MISTAR.ID

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengumumkan kabar gembira bagi para guru honorer. Pemerintah berencana menaikkan tunjangan guru honorer sebesar Rp100.000 pada tahun 2026.

Pengumuman ini disampaikan dalam acara Taklimat Media satu tahun pencapaian Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

"Tahun depan, sudah ada kesepakatan juga tambahan dari perjuangan Komisi X, terima kasih Bu Hetifah (Ketua Komisi X), tunjangan guru honorer atau insentif itu kami naikkan Rp100.000," ujar Abdul Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis (23/10/2025).

Berapa Besar Tunjangan yang Akan Diterima Guru Honorer?

Dengan kenaikan tersebut, setiap guru honorer akan menerima tunjangan sebesar Rp400.000 per bulan yang akan langsung ditransfer ke rekening masing-masing. Kenaikan ini menjadi bagian dari upaya Kemendikdasmen untuk memperbaiki kesejahteraan guru honorer sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan.

Abdul Mu'ti menjelaskan bahwa pada tahun 2025, para guru honorer telah menerima tunjangan atau insentif sebesar Rp300.000 per bulan. Tunjangan tersebut diberikan sekaligus selama tujuh bulan pada Juli 2025, dengan total Rp2,1 juta per guru.

"Tahun ini untuk tujuh bulan diberikan satu kali pada bulan Juli yang lalu, sehingga masing-masing guru honorer menerima Rp2,1 juta untuk tahun 2025," kata Mu'ti.

Mengapa Kenaikan Tunjangan ini Diperlukan?

Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, menyoroti rendahnya kesejahteraan guru honorer di Indonesia yang dinilai belum manusiawi. Dalam rapat kerja dengan Mendikdasmen, ia menyebut masih banyak guru honorer yang hanya menerima gaji Rp300.000 per bulan.

"Guru honorer kita masih menerima Rp300.000 per bulan, angka yang jelas tidak manusiawi di era sekarang. Mereka adalah pejuang pendidikan, namun kesejahteraan mereka masih sangat minim," ujar Lalu dalam rapat kerja pada 15 September 2025.

Ia juga meminta perhatian khusus dari Presiden agar pada 2026 tidak ada lagi guru yang bergaji di bawah standar. Lalu menekankan bahwa kesejahteraan guru harus menjadi prioritas bersama dengan program pendidikan lain seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan revitalisasi sekolah.

Selain masalah kesejahteraan guru, Lalu juga menyoroti kondisi fisik sekolah-sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) yang masih memprihatinkan. Banyak sekolah yang rusak, tidak memiliki fasilitas dasar seperti MCK, bahkan sebagian masih dalam kondisi bocor.

"Kondisi sekolah-sekolah kita sangat memprihatinkan. Banyak yang rusak, bahkan masih ada yang tidak memiliki MCK. Ini jelas tidak normal. Anggaran revitalisasi sekolah harus ditingkatkan, setidaknya sama dengan tahun 2025, bahkan lebih. Apalagi Presiden sudah menegaskan, tidak boleh ada sekolah yang bocor, apalagi roboh," tambah Lalu.