Pematangsiantar, MISTAR.ID

Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengalokasikan Rp 2,14 triliun dalam APBN 2025 untuk mendanai program “Sekolah Rakyat”, sebuah inisiatif yang menyasar anak-anak dari keluarga prasejahtera (desil 1–2).

Tujuannya: menyediakan asrama dan pendidikan gratis yang berkualitas dan inklusif untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.

1. Tahapan Peluncuran dan Realisasi Anggaran

- Anggaran Multitahun

Program ini dirancang dalam skema anggaran multitahun. Pada tahun 2025, pemerintah menggelontorkan Rp 2,14 triliun sebagai fondasi awal, dengan komitmen anggaran tambahan yang direncanakan pada tahun 2026 (nominal belum diumumkan secara resmi).

- Fase Peluncuran Sekolah:

* 14 Juli 2025: 63 sekolah mulai beroperasi, melayani sekitar 9.000 siswa.

* 1 Agustus 2025: 37 sekolah tambahan resmi dibuka.

* September 2025: 59 sekolah baru ditargetkan beroperasi.

Tantangan: Sebanyak 41 lokasi sekolah masih menunggu proses verifikasi dari Kementerian Sosial dan survei infrastruktur dari Kementerian PUPR.

2. Kritik DPR dan Klarifikasi Pemerintah

- Rendahnya Realisasi Anggaran Pendidikan 2024

Komisi XI DPR menyoroti rendahnya realisasi anggaran pendidikan tahun 2024 yang hanya mencapai 17% dari APBN, jauh di bawah amanat konstitusi sebesar 20%.

- Penjelasan Menkeu:

Sri Mulyani menjelaskan bahwa rendahnya realisasi disebabkan oleh fluktuasi belanja modal, termasuk penyesuaian bansos El Niño, serta pengalihan sebagian anggaran ke Dana Abadi Pendidikan guna menjamin kesinambungan jangka panjang dan menghindari pemborosan.

- Tanggapan DPR:

DPR meminta agar selisih sekitar 3% (sekitar Rp 80 triliun) dari tahun lalu dialokasikan langsung ke sektor pendidikan, alih-alih ditunda penggunaannya.

3. Skema Pendanaan dan Tata Kelola

Program ini melibatkan pembagian peran anggaran antara dua kementerian:

- Kementerian Sosial: Mengelola Rp 1,1 triliun untuk operasional 159 sekolah. Fokus anggaran difokuskan pada pengadaan laptop, seragam, makanan, serta biaya operasional asrama.

- Kementerian Keuangan: Menjamin tata kelola yang akuntabel dan transparan, dengan komitmen zero tolerance terhadap penyimpangan anggaran dan sistem audit pengadaan barang yang ketat.

4. Dampak Sosial Ekonomi dan Target ke Depan

- Memutus Rantai Kemiskinan

Sekolah Rakyat menawarkan kurikulum formal yang dilengkapi dengan pendidikan karakter dan agama. Target utama adalah anak-anak dari keluarga miskin yang selama ini terpinggirkan dari akses pendidikan berkualitas.

- Rencana Ekspansi:

* Total target: 200 sekolah hingga akhir tahun 2025

* Kapasitas: Sekitar 25 siswa per kelas, fokus pada pengajaran yang intensif dan berbasis asrama.

- Pernyataan Sri Mulyani:

“Ini adalah bentuk nyata keberpihakan negara terhadap anak-anak dari keluarga tidak mampu agar bisa mendapatkan pendidikan berkualitas dan masa depan yang lebih baik.”

5. Integrasi Program dan Kolaborasi Antarkementerian

- Sinergi Antar K/L:

Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

- Program Sejenis yang Jadi Acuan:

* Sekolah Taruna Nusantara: Dengan dukungan infrastruktur senilai Rp 95,7 miliar

* Sekolah Unggulan Garuda: Menerima anggaran sebesar Rp 1,08 miliar.

Inklusivitas yang Terukur dan Terarah

Program “Sekolah Rakyat” menjadi wujud nyata bagaimana pemerintah mencoba menggabungkan efisiensi fiskal dengan komitmen terhadap keadilan sosial.

Dengan tata kelola yang transparan, kolaborasi lintas lembaga, serta sasaran yang terukur, dana sebesar Rp 2,14 triliun diharapkan mampu menjangkau lebih dari 15.000 anak dari keluarga kurang mampu.

Tantangan utama ke depan adalah percepatan realisasi dan pencegahan kebocoran anggaran, agar tujuan luhur ini benar-benar menyentuh mereka yang paling membutuhkan. (berbagaisumber/*)