Jakarta, MISTAR.ID

Istana Kepresidenan menyatakan akan melakukan koordinasi lintas lembaga terkait kasus Satria Arta Kumbara, mantan prajurit Marinir TNI AL yang meminta dipulangkan ke Indonesia setelah diketahui bergabung dengan militer Rusia.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi menyebut pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri, Imigrasi, hingga Kementerian Hukum dan HAM.

"Sedang kita koordinasikan dengan seluruh jajaran, baik Kemenlu, Imigrasi, maupun Kemenkumham," ujar Prasetyo di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (25/7/2025).

Selain itu, pemerintah juga akan berkoordinasi langsung dengan TNI. "Kita juga berkoordinasi dengan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) untuk mencari jalan keluar terbaik," tuturnya.

Satria menjadi perbincangan setelah video dirinya mengenakan seragam militer Rusia tersebar di media sosial. Ia diketahui telah menandatangani kontrak sebagai tentara bayaran dengan Kementerian Pertahanan Rusia.

Belakangan, beredar kembali video dirinya yang meminta agar bisa pulang ke Indonesia dan memohon maaf kepada Presiden Prabowo Subianto, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, dan Menteri Luar Negeri Sugiono.

"Mohon izin Bapak. Saya ingin memohon maaf sebesar-besarnya apabila ketidaktahuan saya menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia mengakibatkan dicabutnya kewarganegaraan saya," ujar Satria dalam video yang diunggah akun TikTok @zstorm689, Minggu (20/7/2025).

Meski demikian, sejumlah pihak menyebut bahwa loyalitas Satria terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta status kewarganegaraannya harus diuji lebih dulu, sebelum permohonan pemulangan diproses.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, turut menanggapi polemik ini. Ia menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada pemerintah.

"Kita tidak tahu apa yang melatarbelakangi keputusan itu, termasuk apakah ada faktor pinjol atau judi online yang membuatnya bergabung dengan tentara Rusia," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (25/7/2025).

Dasco menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang berlaku di tubuh TNI dan kementerian terkait. "Keinginan untuk kembali itu harus melalui aturan dan mekanisme yang ada. Kami serahkan hal ini kepada TNI dan Kemenlu untuk ditindaklanjuti," tambahnya.

Sementara itu, Komandan Korps Marinir (Dankormar), Mayor Jenderal TNI Endi Supardi menyatakan Satria terlilit utang besar yang diduga menjadi alasan ia menerima tawaran sebagai tentara bayaran.

"Dia ada pinjaman di pinjol dan bank, termasuk BRI dan BNI, dengan total nilai Rp750 juta," kata Endi, dilansir Antara, Kamis (24/7/2025).

Endi menyebut gaya hidup hedon dan keterlibatan Satria dalam judi online memperparah situasi keuangannya, hingga akhirnya memilih bergabung dengan militer Rusia.

"Judi online bukan solusi, justru membuat yang bersangkutan makin terjerumus," tuturnya. (**/hm16)