Jakarta, MISTAR.ID

Presiden RI Prabowo Subianto kembali melakukan reshuffle kabinet jilid tiga, Rabu (17/9/2025).

Dalam perombakan kali ini, Erick Thohir resmi dilantik menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) menggantikan Dito Ariotedjo yang diberhentikan sebelumnya.

Pelantikan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, sekitar pukul 15.00 WIB. Seiring pengangkatan tersebut, Erick juga diberhentikan dari jabatannya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) periode 2024–2029. Keputusan ini tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 96P Tahun 2025.

Namun, dalam prosesi pelantikan tidak ada sosok yang ditunjuk untuk menggantikan Erick Thohir di kursi Menteri BUMN. Presiden Prabowo hanya menunjuk seorang Pelaksana Tugas (Plt) yang akan diumumkan oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

“Tadi saya sudah jawab, nanti ada Plt-nya. Tentu Pak Mensesneg yang akan menyampaikan,” ujar Erick Thohir usai pelantikan.

Isu Kementerian BUMN Dihapus

Seiring kekosongan jabatan Menteri BUMN, muncul isu bahwa Kementerian BUMN akan dihapus dan difokuskan pada badan khusus bernama Danantara. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan.

“Kalau memang tujuannya untuk mengoptimalkan kinerja BUMN, publik bisa memahami. Tapi yang lebih penting adalah apakah pengelolaan BUMN benar-benar akan lebih baik lewat model baru atau justru menambah kerumitan,” kata legislator PDI Perjuangan itu.

Mufti juga mengingatkan agar pemerintah melibatkan DPR, pakar, hingga publik sebelum membuat keputusan besar terkait arah pengelolaan aset negara.

Penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora dianggap selaras dengan rekam jejaknya di dunia olahraga. Selain menjabat sebagai Ketua Umum PSSI, Erick Thohir juga pernah memimpin Asian Games 2018 dengan sukses.

Kini, publik menantikan gebrakan Erick Thohir dalam memajukan sektor kepemudaan dan olahraga, terutama jelang sejumlah ajang internasional. Sementara itu, teka-teki mengenai siapa pengisi kursi Menteri BUMN masih menunggu keputusan resmi Presiden Prabowo. (**/hm16)