Deli Serdang, MISTAR.ID

Bupati Deli Serdang, dr Asri Ludin Tambunan, menegaskan saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan pembenahan besar-besaran di Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Deli Serdang.

Penegasan itu disampaikan Bupati ketika memimpin Apel Gabungan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN di halaman Kantor Bupati Deli Serdang, Rabu (17/9/2025).

Menurut Asri, momen bersih-bersih di Bapenda bertepatan dengan pemeriksaan yang tengah dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Sumatera Utara terkait optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD).

“Hari ini pimpinan apel kita ambil dari Bapenda. Mengapa? Karena ini saatnya melaksanakan bersih-bersih di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Deli Serdang,” ujar Asri dalam apel yang turut dihadiri Wakil Bupati Lom Lom Suwondo, Pj Sekda Dedi Maswardi, serta sejumlah pejabat Pemkab Deli Serdang.

Bupati juga memberikan apresiasi atas capaian PAD Deli Serdang yang per 17 September 2025 sudah mencapai 64,44 persen atau lebih dari Rp800 miliar. Angka ini meningkat sekitar Rp150 miliar dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

“Peningkatan ini patut kita syukuri, tapi jangan berhenti di sini. Justru harus jadi motivasi untuk mencapai 100 persen. Karena PAD adalah tiang utama pembiayaan daerah,” katanya.

Dalam arahannya, Asri menegaskan tidak akan memberi toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang di Bapenda. Ia memastikan semua aparatur yang bermasalah akan dieliminasi.

“Kita sudah memulai kerja sama dengan sejumlah bank pemerintah untuk menerapkan tapping box di restoran. Saat ini sudah ada 50 unit yang terpasang, dan target kita sampai akhir tahun mencapai 1.000 unit di restoran dan hotel,” tuturnya.

Ia menambahkan upaya optimalisasi PAD melalui tapping box bukan hanya tugas Bapenda, melainkan harus didukung OPD lain seperti Satpol PP, Disperindag, Dinas Penanaman Modal dan PTSP, Dinas Kesehatan, serta Dinas Lingkungan Hidup.

“Sinergitas ini penting. Walaupun kita sudah mencapai Universal Health Coverage (UHC), tapi masih dibutuhkan tambahan sekitar Rp80 miliar untuk menuju UHC prioritas. Target itu diharapkan bisa dipenuhi dari PAD pada 2026,” ucapnya. (sembiring/hm18)