Pematangsiantar, MISTAR.ID

Pimpinan Komisi IX DPR RI mengusulkan agar pengelolaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dialihkan ke pihak sekolah agar lebih terjamin kualitasnya. Usulan ini muncul setelah maraknya kasus keracunan massal yang menimpa siswa di berbagai daerah.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menilai sekolah bersama komite sekolah lebih memahami karakter siswa sehingga bisa menyajikan menu yang sesuai selera sekaligus menjaga higienitas.

“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif agar MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah. Dengan begitu lebih terjamin higienitas dan keamanannya,” ujar Yahya dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).

Serapan Anggaran MBG Masih Rendah

Selain kasus keracunan, Yahya menyoroti rendahnya serapan anggaran MBG yang baru mencapai sekitar 22 persen. Menurutnya, kondisi ini terjadi karena banyak pihak masih ragu terhadap efektivitas program unggulan Presiden Prabowo tersebut.

“BGN perlu mencari alternatif pengelolaan MBG agar target segera tercapai. Transparansi dan akuntabilitas juga harus diperbaiki agar tidak menimbulkan penyalahgunaan anggaran,” tegas Yahya.

Tetap Libatkan Mitra, Evaluasi Tata Kelola

Yahya menekankan pihak ketiga seperti yayasan atau UMKM yang sudah bekerja sama dalam pelaksanaan MBG masih bisa melanjutkan pekerjaannya, namun harus disertai evaluasi tata kelola.

Ia juga mendesak pemerintah membuka kanal pengaduan publik agar masyarakat bisa ikut mengawasi jalannya program.

Kasus Keracunan MBG Kembali Terjadi

Sejumlah kasus keracunan massal akibat menu MBG kembali terjadi di beberapa daerah:

Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah (17/9/2025): 251 pelajar dari berbagai sekolah, termasuk SMA 1 Tinangkung, SMK 1 Tinangkung, SDN Tompudau, SDN Pembina, SDN Saiyong, dan MTs Alkhairaat Salakan, dilarikan ke RS Trikora Salakan.

Kecamatan Empang, Sulteng (17/9/2025): sekitar 90 siswa MTsN dan SMAN diduga keracunan setelah menyantap MBG.

Tual, Maluku (18/9/2025): belasan siswa SDN 19 Kota Tual mengalami gejala keracunan usai makan menu MBG.

Desakan Evaluasi Menyeluruh

Gelombang kasus ini menambah daftar panjang persoalan MBG yang sejak awal menuai kritik, mulai dari persoalan distribusi, keterlambatan pengiriman makanan, hingga variasi menu yang dinilai tidak bergizi seimbang.

Komisi IX DPR RI mendesak evaluasi menyeluruh agar program MBG benar-benar bisa meningkatkan gizi anak sekolah tanpa membahayakan kesehatan mereka.(Kompas)