Jakarta, MISTAR.ID

Jaringan Gusdurian mengkritik keputusan pemerintah yang menetapkan Presiden ke-2 RI Soeharto sebagai Pahlawan Nasional. Direktur Jaringan Gusdurian, Alissa Wahid, menyatakan pihaknya menolak penganugerahan tersebut, meskipun Soeharto diakui memiliki kontribusi dalam perjuangan kemerdekaan, pembangunan, dan swasembada pangan.

Menurut Alissa, memori kolektif bangsa justru mencatat rezim Orde Baru di bawah Soeharto sebagai periode penuh pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan demokrasi.

“Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto terlibat dalam berbagai tindakan yang mencederai nilai kepahlawanan. Rezim Orde Baru melakukan banyak dosa besar demokrasi — mulai dari pelanggaran HAM, praktik korupsi, represi politik, hingga pembatasan kebebasan sipil,” ujar Alissa, Senin (10/11/2025).

Ia menegaskan, hal tersebut membuat Soeharto tidak memenuhi syarat integritas moral dan keteladanan sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Putri sulung Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu menilai, pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto merupakan pengkhianatan terhadap semangat reformasi 1998, yang justru menumbangkan rezim otoritarian dan korup tersebut. “Jaringan Gusdurian menolak secara tegas pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto,” katanya.

Alissa menyayangkan langkah Presiden Prabowo Subianto dan pemerintah yang dianggap tidak arif dalam menetapkan gelar tersebut. Ia menilai keputusan itu lebih dipengaruhi oleh relasi keluarga dan politik ketimbang pertimbangan moral dan historis.

“Gelar pahlawan seharusnya hanya diberikan kepada tokoh yang teguh memegang nilai moral dan mengorbankan diri demi kemaslahatan rakyat, bukan yang justru mengorbankan rakyat demi kekuasaan,” ucapnya.

Soeharto resmi ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional pada Senin (10/11), bersama sembilan tokoh lainnya, termasuk Abdurrahman Wahid (Gus Dur), Marsinah — aktivis buruh korban kekerasan Orde Baru —, serta mantan Menteri Luar Negeri Mochtar Kusumaatmadja.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyatakan, semua nama yang diusulkan telah melalui proses seleksi berjenjang dan memenuhi syarat yang berlaku. “Semua proses sudah dilalui. Siapa pun yang diputuskan oleh Presiden telah dinyatakan memenuhi syarat,” ujar Gus Ipul. (hm24)