Pematangsiantar, MISTAR.ID

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memberikan tanggapan tegas terhadap permintaan maaf Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa terkait pernyataannya soal dana kas daerah yang mengendap di bank.

Alih-alih menerima permintaan maaf tersebut, Dedi menilai kritik dari pemerintah pusat adalah hal yang wajar dan tidak perlu dimaafkan.

“Tidak perlu ada yang dimaafin, ya. Menurut saya itu tidak salah. Mengkritik pemerintah daerah tidak salah,” ujar Dedi Mulyadi di Gedung Sate, Bandung, Rabu (5/11/2025).

Pernyataan ini muncul setelah Menkeu Purbaya sebelumnya menyebut adanya dana pemerintah daerah yang mengendap di bank, yang dianggap sebagai bentuk ketidakefisienan pengelolaan anggaran daerah. Pernyataan itu kemudian menuai reaksi dari sejumlah kepala daerah, hingga akhirnya Purbaya menyampaikan permintaan maaf.

Namun, menurut Dedi, yang lebih penting dari sekadar permintaan maaf adalah realisasi dana transfer ke daerah, terutama dana bagi hasil yang hingga kini belum seluruhnya disalurkan oleh pemerintah pusat.

“Yang kami inginkan itu adalah bukan permohonan maaf, yang kami inginkan, satu, dana transfer bagi hasil Provinsi Jawa Barat yang Rp190 miliar lebih yang belum dibayarkan,” tegasnya.

Dedi Tekankan Pentingnya Kepastian Dana Transfer

Dedi menegaskan bahwa hak fiskal daerah bukanlah urusan yang bisa diselesaikan dengan kata maaf. Ia menilai pemerintah pusat harus memastikan ketepatan waktu dan transparansi pencairan dana, agar program pembangunan dan pelayanan publik di daerah tidak terhambat.

“Yang dibutuhkan Jawa Barat saat ini bukan permintaan maaf, tapi realisasi pencairan dana bagi hasil pajak,” tambahnya.

Pernyataan Dedi ini juga mendapat dukungan dari sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) yang menilai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana pusat ke daerah harus diperkuat.

Seruan untuk Komunikasi Pusat-Daerah yang Lebih Konstruktif

Dedi berharap pemerintah pusat lebih fokus menyelesaikan persoalan fiskal yang konkret daripada sekadar klarifikasi atau pernyataan maaf. Ia menilai komunikasi antara pusat dan daerah seharusnya dibangun di atas dasar kepercayaan dan tanggung jawab bersama.

“Kita ingin komunikasi yang konstruktif dan solutif. Daerah hanya butuh kepastian, bukan basa-basi,” tegasnya.

Dengan sikap ini, Dedi Mulyadi menunjukkan dirinya sebagai kepala daerah yang tidak hanya terbuka terhadap kritik, tetapi juga tegas memperjuangkan hak fiskal Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus dijalankan secara adil dan profesional demi kelancaran pembangunan nasional. (hm17)