Fauzi DPRD Medan Minta Imigrasi Selektif Izinkan Warga Jadi TKI

Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Fauzi. (foto:rahmad/mistar)
Medan, MISTAR.ID
Anggota Komisi I DPRD Kota Medan, Fauzi, meminta Kantor Imigrasi Medan untuk lebih selektif dalam memberikan izin kepada warga Kota Medan yang hendak menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.
Permintaan ini disampaikan menyusul maraknya kasus kekerasan, eksploitasi, hingga dugaan penjualan organ terhadap TKI yang kerap viral di media sosial.
“Warga Kota Medan yang viral di media sosial karena bermasalah saat menjadi TKI harus mendapat perhatian khusus dari pihak Imigrasi. Lakukan pendataan, agar saat mereka kembali ke Indonesia bisa langsung ditandai atau paspornya ditahan. Dengan begitu, mereka tidak bisa lagi berangkat sebagai TKI,” ujar Fauzi, Jumat (11/7/2025).
Cegah Kekerasan Terulang, Imigrasi Diminta Lebih Teliti
Menurut Fauzi, sudah terlalu banyak kasus penyiksaan terhadap TKI di luar negeri yang mengakibatkan luka fisik hingga kematian.
Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa upaya pencegahan harus dimulai dari dalam negeri, salah satunya melalui proses pemberian izin perjalanan oleh Imigrasi.
“Imigrasi memiliki peran penting dalam memberi izin terbang bagi masyarakat, baik untuk keperluan wisata maupun kerja. Maka dari itu, kami meminta agar lebih selektif, terutama terhadap orang-orang yang sebelumnya pernah bermasalah,” tuturnya.
Warga Diimbau Waspada Terhadap Agen Ilegal
Fauzi juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah percaya pada agen atau calo yang menawarkan pekerjaan dengan penghasilan besar di luar negeri, apalagi jika jalur keberangkatannya tidak resmi.
“Masyarakat kita seringkali tergiur janji-janji agen. Padahal banyak dari mereka yang diberangkatkan secara ilegal dan berakhir menjadi korban perdagangan manusia. Jangan mudah percaya, apalagi jika menggunakan jalur gelap,” katanya.
Desak Penegak Hukum Tindak Agen Ilegal
Kepada aparat penegak hukum, Fauzi meminta agar para agen atau calo ilegal yang merekrut warga untuk bekerja di luar negeri tanpa prosedur resmi ditindak tegas.
“Banyak kasus di mana pekerjaan yang dijanjikan tidak sesuai dengan kenyataan. Ini jelas bentuk perdagangan manusia. Kasihan masyarakat kita, mereka hanya dijadikan alat untuk meraup untung oleh agen-agen tersebut,” ucapnya. (rahmad/hm27)