Manaek Hutasoit Minta Pemerintah Lindungi Petani di Tapsel

Manaek Hutasoit. (Foto: Ari/Mistar)
Medan, MISTAR.ID
Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara (Sumut), Manaek Hutasoit, meminta pemerintah menjaga stabilitas harga dan keberlangsungan produksi pertanian di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan.
“Petani kita sekarang tidak hanya menghadapi cuaca ekstrem kemarau panjang. Tetapi ada juga permainan harga di pasar. Padahal hampir 90 persen masyarakat di wilayah Dapil saya adalah petani,” kata anggota DPRD Sumut dari daerah pemilihan (Dapil) XI itu, Jumat (17/10/2025).
Politisi Golkar itu mengungkapkan, saat ini masih banyak lahan pertanian di Tapanuli mengalami penurunan produktivitas karena kerusakan unsur tanah. Untuk itu, ia mendorong pemerintah menurunkan tim ahli tanah ke wilayah yang terdampak agar melakukan pengujian pH dan kesehatan tanah.
“Kita tidak bisa terus-terusan membiarkan petani bekerja tanpa jaminan. Pemerintah harus hadir dengan strategi yang berpihak, termasuk membentuk sistem penyangga harga. Jangan hanya intervensi saat harga tinggi saja,” ucapnya.
Ia meminta agar distribusi pupuk dan pestisida dapat diawasi secara ketat untuk menghindari terjadinya kelangkaan dan penyalahgunaan. Menurutnya, upaya peningkatan hasil produksi tidak akan berhasil jika petani masih kesulitan mengakses sarana produksi yang layak dan terjangkau.
Ia menilai, pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi dan masyarakat tani dalam merumuskan kebijakan yang berkelanjutan pada sektor pertanian.
“Kita butuh sistem penyangga yang jelas. Misalnya, saat panen raya pemerintah harus membeli hasil petani dengan harga pantas agar tidak rugi. Infrastruktur seperti usaha tani dan gudang penyimpanan juga harus dibangun,” katanya.
Ia mengkritik keras praktik tengkulak dan spekulan yang kerap menimbulkan persoalan dengan memainkan harga di tingkat pasar. Menurutnya, persoalan tersebut harus segera diatasi untuk menghindari kerugian para petani.
“Ada permainan dari hulu ke hilir, dari kampung harga Rp70.000 per kilogram, sampai ke kota bisa Rp100.000. Ini jelas merugikan para petani. Makanya saya rasa harus dibentuk kelompok tani binaan dan sentra distribusi hasil pertanian yang benar- benar dijalankan secara serius, bukan sekadar program seremonial saja,” ujarnya.
Ia mengatakan, petani tidak membutuhkan janji, melainkan kepastian. Sehingga kata Manaek, jangan sampai anggaran habis hanya untuk program tanpa hasil.
“Fokuslah ke hal-hal nyata seperti jalan tani, bibit unggul, pupuk tersedia, dan harga stabil. Dengan semangat membela kepentingan petani, kita akan komitmen mengawal kebijakan pertanian dan memastikan suara petani tidak tenggelam di tengah derasnya arus kepentingan,” ucapnya. (hm20)
BERITA TERPOPULER



Manchester United WFC Taklukkan Atletico Madrid 1-0 di Liga Champions Wanita: Gol Rolfo Jadi Penentu






