Medan, MISTAR.ID

Kepala SMK Negeri 8 Kota Medan, Wilma Handayani, membantah tudingan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang disampaikan dua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), yakni Forum Pemantau Pendidikan dan Komunitas Pemantau Pendidikan Sumatera Utara (Sumut).

Hal ini disampaikan Wilma dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi E DPRD Sumut yang membidangi pendidikan, Rabu (20/8/2025).

“Kami membantah beberapa tudingan yang menyangkut nama baik SMKN 8 Medan. Tuduhan itu mencakup pungutan liar parkir sepeda motor, pengadaan buku, hingga kenaikan uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP),” ujarnya.

Menurutnya, rangkaian tudingan yang disampaikan kedua LSM tersebut tidak konsisten. Ia menilai bukti-bukti berupa surat yang dikirimkan ke sejumlah instansi berbeda-beda.

“Bisa dilihat, lampiran tudingan yang dikirimkan ke gubernur, dinas pendidikan, dan inspektorat Sumut tidak sama,” katanya.

Wilma menegaskan, pengadaan buku perpustakaan senilai Rp100 juta benar adanya, karena sekolah diminta menjadi salah satu perpustakaan terakreditasi oleh Dinas Perpustakaan. Sementara itu, terkait kenaikan uang SPP dari Rp100 ribu menjadi Rp150 ribu, ia menegaskan penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti dan data.

Menanggapi hal itu, anggota Komisi E DPRD Sumut, Rahmansyah Sibarani, meminta pihak sekolah serta jajaran pemangku kepentingan agar lebih selektif dalam menjalankan tugas pendidikan.

“Kami memahami kondisi ini, apalagi berkas laporan LSM juga berbeda-beda. Bahkan pelapor tidak hadir di RDP. Kami harap kasus seperti ini tidak terulang lagi,” ujarnya.

Usai RDP, Wilma kembali menegaskan kepada media bahwa laporan kedua LSM tersebut terkesan tidak serius. Ia menyebut ada kejanggalan, mulai dari perbedaan surat, kop lembaga yang tidak konsisten, hingga tanda tangan dan stempel yang sama.

“Intinya kami siap mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Semua data dan bukti bisa kami pertanggungjawabkan,” tuturnya. (ari/hm16)