Medan, MISTAR.ID

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan mendesak DPR untuk memenuhi 25 tuntutan rakyat yang muncul dari rangkaian aksi unjuk rasa nasional. Desakan ini disampaikan oleh Ketua Bidang Pembangunan Demokrasi dan Politik HMI Medan, Ilham Panggabean.

"Rakyat telah menyatukan diri dalam 25 tuntutan yang berasal dari angka 17+8. Sejak 25 Agustus hingga awal September 2025 ini, jutaan rakyat Indonesia turun ke jalan," ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima Mistar, Kamis (4/9/2025).

Ilham menyebut aksi tersebut menunjukkan bahwa kesabaran rakyat sudah habis. Karena itu, DPR diminta serius menyikapi aspirasi tersebut.

"Rakyat telah memberikan tenggat dan jalan keluar. Apabila DPR dan presiden memilih untuk menutup telinga dan tidak merespons tuntutan rakyat, maka mereka sedang berkhianat terhadap konstitusi dan mandat rakyat," katanya.

Menurutnya, tuntutan rakyat bukan sekadar wacana kosong. Jika dibiarkan, rakyat bisa menuntut dengan cara yang lebih besar dan serius.

"Jangan sekali-kali menganggap tuntutan ini sekadar retorika. Apabila negara terus membiarkan dan mendiamkan, maka rakyat akan menuntut dengan cara yang lebih besar, kuat, dan serius," ujarnya.

Ia juga menguraikan sejumlah poin fundamental yang menjadi sorotan, seperti menarik TNI dari ranah sipil, menghentikan kekerasan aparat, membebaskan seluruh demonstran, membentuk tim investigasi independen bagi korban, membatalkan kenaikan fasilitas DPR, membuka transparansi anggaran, hingga melakukan reformasi mendasar di parlemen.

"Agenda jangka panjangnya menuntut audit menyeluruh terhadap DPR, pembenahan sistem ekonomi, perlindungan buruh, serta penguatan lembaga hak asasi manusia. Legislatif dan eksekutif yang seharusnya melayani rakyat malah sibuk dengan kepentingannya sendiri," tuturnya.

HMI Medan menilai kondisi saat ini menunjukkan adanya kedekatan antara eksekutif dan legislatif yang hanya menguntungkan oligarki.

"Pengawasan tidak berjalan, kebijakan publik tidak berpihak, dan rakyat dibiarkan menderita. Demokrasi tanpa oposisi bukanlah demokrasi, melainkan jalan menuju otoritarianisme terselubung," kata Ilham.(Deddy/hm17)