Medan, MISTAR.ID

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumatera Utara (Sumut) melontarkan kritik keras terhadap postur pendapatan dalam Rancangan APBD Sumut Tahun 2026 yang dinilai menurun drastis dan menunjukkan lemahnya optimisme pembangunan daerah.

Hal itu disampaikan juru bicara Fraksi PDIP, Franky Partogi Wijaya Sirait, dalam Rapat Paripurna penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Nota Keuangan dan R-APBD Sumut 2026 di Gedung DPRD Sumut, Jumat (7/11/2025).

“Dari data yang kami cermati, pendapatan daerah Sumut tahun 2026 hanya diproyeksikan sebesar Rp11,67 triliun, turun dari APBD 2025 sebesar Rp13,24 triliun. Penurunan ini sangat signifikan, bahkan lebih rendah dibandingkan tahun 2022 saat ekonomi masih dalam masa pemulihan pascapandemi Covid-19,” ujar Franky.

Ia menilai, dengan proyeksi pendapatan sebesar itu, target pertumbuhan ekonomi Sumut sebesar 5 persen akan sulit tercapai. Menurutnya, kondisi ini mencerminkan hilangnya optimisme Pemerintah Provinsi Sumut (Pemprovsu) dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

“Kebijakan fiskal 2026 yang diklaim untuk memperkuat ketahanan ekonomi dan efisiensi belanja publik belum tampak sepenuhnya, meski Pendapatan Asli Daerah (PAD) naik dari Rp6,42 triliun menjadi Rp6,97 triliun atau meningkat 8,53 persen,” katanya.

Fraksi PDIP mendorong Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk meninjau kembali estimasi pendapatan 2026 dan menggali sumber-sumber pendapatan baru yang lebih produktif.

“Pemerintah harus berani menggali potensi ekonomi produktif, bukan hanya bergantung pada penerimaan konsumtif,” ucap Franky.

Selain pendapatan, Fraksi PDIP juga menyoroti struktur belanja daerah yang dinilai belum berpihak pada sektor pembangunan. Total belanja daerah 2026 direncanakan sebesar Rp11,67 triliun, turun 6,69 persen dibandingkan P-APBD 2025 yang mencapai Rp13,51 triliun.

Dari total tersebut, belanja operasional masih mendominasi sebesar 63,6 persen atau Rp7,43 triliun. Sementara belanja modal hanya Rp1,53 triliun. “Meskipun ada peningkatan belanja modal, proporsinya masih terlalu kecil dibandingkan belanja rutin. Ini menunjukkan komitmen pembangunan yang belum kuat,” tuturnya.

Ketimpangan paling mencolok, lanjut Franky, terlihat pada sektor ekonomi, khususnya bidang ketahanan pangan. Dari total anggaran modal, hanya Rp22,6 juta dialokasikan untuk program ketahanan pangan. “Padahal swasembada pangan merupakan prioritas nasional dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto,” katanya.

Hal serupa terjadi di sektor kelautan dan perikanan, dengan belanja operasi mencapai Rp8,31 miliar, namun belanja modal hanya Rp34 juta. Selain postur fiskal, Fraksi PDIP juga menyoroti tingginya angka inflasi di Sumut yang dua bulan berturut-turut menjadi yang tertinggi di Indonesia.

Berdasarkan data BPS, inflasi Sumut mencapai 5,32 persen pada September 2025 dan 4,97 persen pada Oktober 2025, jauh di atas rata-rata nasional sebesar 2,86 persen.

“Situasi ini tidak boleh dibiarkan. Fraksi PDIP menilai Pemprovsu lambat dalam mengantisipasi dan mengendalikan inflasi. Kinerja Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus segera dievaluasi,” ucapnya.

Dalam penyampaian akhirnya, Fraksi PDIP menekankan lima hal penting bagi pemerintah Provinsi Sumut, meliputi:

1. Mendorong kemandirian fiskal daerah dengan mengurangi ketergantuntan pada konsumtif

2. Meningkatkan inovasi pendapatan daerah, terutama dari BUMD dan digitalisadi PAD

3. Menekan dominasi belanja pegawai agar memberi ruang lebih besar bagi belanja modal profuktif

4. Memperkuat transparansi fiskal berbasis kinerja dan hasil nyata pembangunan

5. Mengedepankan partisipasi masyarakat dalam perencanaan fiskal agar manfaat pembangunan lebih merata

“APBD bukan hanya soal angka, tetapi cermin keberpihakan terhadap rakyat. Kami berharap, Pemprovsu lebih berani, kreatif, dan berpihak kepada kepentingan publik,” katanya mengakhiri. (hm24)