Medan, MISTAR.ID

Komisi D DPRD Sumatera Utara (Sumut) mendesak sinkronisasi penanganan banjir yang terjadi di Kecamatan Medan Johor. Komisi D juga menyoroti lemahnya sinkronisasi antar instansi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sistem drainase dalam pengendalian sungai. Hal ini dinilai menjadi salah satu penyebab banjir yang terus berulang.

“Selama ini semua pihak hanya bicara berdasarkan kepentingannya masing-masing. Medan menyalahkan Deli Serdang, Deli Serdang menyalahkan provinsi, provinsi bilang itu kewenangan BBWS. Padahal masalah banjir ini menyangkut semua,” kata Anggota Komisi D, Viktor Silaen saat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera II, Dinas PUPR Provinsi Sumut, serta Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga dari Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang, Rabu (2/7/2025).

Pelaksanaan RDP tersebut difokuskan untuk mencari solusi konkret dalam mengatasi banjir yang semakin parah di Kota Medan, termasuk banjir rob serta luapan air di wilayah Medan Johor dan sekitarnya.

Menurutnya, air yang menyebabkan banjir di Medan sebagian besar berasal dari hulu di wilayah Deli Serdang dan bermuara kembali ke sana, sehingga perlu ada kolaborasi yang lebih kuat.

Pernyataan keras juga disampaikan anggota Komisi D, Benny Sihotang. Menurutnya, bertahun-tahun persoalan banjir tidak pernah tuntas. “Semua pihak selalu berjalan sendiri-sendiri. Belum lagi, tidak terlihat kematangan dalam perencanaan dan realisasi,” ujar Politisi Partai Gerindra tersebut.

Sementara itu, Sekretaris Komisi D DPRD Sumut, Defri Noval Pasaribu, yang memimpin jalannya rapat, menyampaikan harapannya kepada seluruh pihak, untuk tidak ada lagi sikap saling lempar tanggung jawab.

“Tujuan rapat ini adalah mencari sinergi dan kesepakatan, bukan sekadar saling paparan. Kita ingin ada formula kerja nyata yang terhubung dan memberi manfaat langsung ke masyarakat,” kata Politisi Partai Nasdem tersebut.

Komisi D pun merekomendasikan agar Dinas PUPR Sumut menjadi leading sektor untuk mengatasi banjir kota Medan, khususnya di Kecamatan Medan Johor.

“Masalah banjir ini harus ditangani dengan serius dan cepat. Kami dari DPRD siap mendampingi dan memperjuangkan anggaran, baik ke provinsi maupun ke pusat, jika dibutuhkan. Yang penting sekarang aksi nyata, bukan sekadar rapat-rapat,” kata Defri.

Defri menyampaikan BBWS Sumatera II wajib dilibatkan dalam penanganan banjir di wilayah Medan dan Deli Serdang. Mereka juga meminta PUPR menyusun action plan konkret yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk BBWS, kabupaten/kota, dan DPRD Sumut.

Defri menyoroti beberapa hal teknis seperti tidak adanya pagar pembatas di sepanjang kanal yang sudah bolong dan membahayakan warga, terutama di sepanjang jalur SMAN 13 Medan hingga Paluh Marindal.

“Kami minta BBWS segera melakukan perbaikan dan melibatkan masyarakat dalam menjaga infrastruktur yang telah dibangun,” ucapnya.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk menyusun pertemuan lanjutan yang lebih teknis dan solutif, serta membuka peluang sinergi program lintas wilayah dan lintas instansi demi mengatasi persoalan banjir yang sudah sangat mengkhawatirkan di Kota Medan dan sekitarnya.

Rapat juga dihadiri anggota Komisi D lainnya di antaranya, Jumadi, Johan Wiryawan Bangun, Kiki Handoko, H. Aswin, Yahdi Khoir Harahap, dan Makmur Marpaung. (Ari/hm18)