Medan, MISTAR.ID

Puluhan orang tua calon siswa (Casis) TNI AD di Sumatera Utara mengadu ke DPRD Sumut setelah menjadi korban penipuan bermodus seleksi penerimaan TNI, dengan kerugian yang ditaksir mencapai puluhan miliar rupiah.

Menanggapi hal tersebut, Komisi A DPRD Sumut melalui Sekretaris, Hendri Dumanter, dan anggota, Berkat Kurniawan Laoli, menerima aduan dari para orang tua dalam rapat dengar pendapat (RDP).

“Total kerugian kami tembus puluhan miliar. Ini bukan lagi soal janji palsu, tapi sudah masuk ranah penipuan massal,” ujar Ketua Forum Orang Tua Casis TNI AD, Suparmin, Rabu (28/5/2025).

Suparmin memaparkan, kasus tersebut bermula dari penawaran program oleh seorang oknum bernama Ninawati. Melalui paguyubannya, ia mengklaim bekerja sama dengan Rindam dan Kodam I/BB.

“Ia menawarkan program pelatihan Bintalfisdis (Bintara Mental, Fisik, dan Disiplin) dengan embel-embel jalur aman masuk TNI AD,” ucapnya.

Suparmin menjelaskan bahwa pelatihan tersebut benar-benar digelar di Rindam I Bukit Barisan. Para casis bahkan tinggal di sana, mengikuti latihan, dan mengenakan atribut resmi, seolah-olah sudah menjadi bagian dari TNI.

“Beberapa orang tua sampai menjual sawah, menggadaikan rumah, demi anaknya bisa jadi prajurit. Tapi itu semua jebakan,” katanya.

Ranto Sibarani, pengacara para korban, menyebut dugaan penipuan ini sangat serius karena melibatkan simbol dan fasilitas militer.

“Mereka memanfaatkan simbol dan fasilitas militer untuk menipu. Ini harus diusut sampai tuntas,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi A, Berkat Kurniawan Laoli, memastikan pihaknya akan melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap kasus tersebut.

“Kami akan dorong ini ke ranah yang lebih tinggi, bahkan hingga ke pusat, agar kasus ini tidak tenggelam begitu saja,” ucap politisi Partai NasDem itu.

Berkat juga menyatakan akan mengusulkan pertemuan dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak untuk menyampaikan permasalahan tersebut agar tidak terulang kembali.

Senada, Hendri Dumanter turut sepakat dengan pernyataan rekannya, Berkat Laoli. Ia menilai, penipuan tersebut berpotensi merusak nama baik TNI dan menimbulkan trauma di masyarakat.

“Kami akan memanggil semua pihak terkait, termasuk dari Rindam dan Kodam, untuk memberikan penjelasan resmi,” ujarnya. (ari/hm25)