Antisipasi Aksi Massa Melalui Medsos, DPRD Sumut Dorong Pemerintah Jaga Stabilitas Keamanan

Anggota DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti. (Foto: Instagram Pribadi/Mistar)
Medan, MISTAR.ID
Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti mendorong Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam), Djamari Chaniago memaksimalkan kinerja dalam menjaga stabilitas keamanan di Indonesia.
Hal itu merujuk terkait adanya potensi gangguan dan antisipasi kemungkinan aksi lanjutan, terutama yang disebarkan melalui media sosial (Medsos) dikemudian hari.
“Terpilihnya Djamari diharapkan dapat memulihkan kembali kondisi keamanan dan tidak ada lagi aksi demo anarkis yang dapat mengancam stabilitas keamanan di dalam negeri,” ujarnya pada wartawan, Jumat (26/9/2025).
Ia mengapresiasi terpilihnya Djamari Chaniago dengan jejak rekamnya yang pernah menjadi Wakil Kepala Staf Umum TNI 2000-2024, yang tentunya menjadi berbagai pertimbangan yang matang.
“Meski sempat berseberangan, Prabowo tetap menjunjung tinggi asas profesionalitas dan akuntabel yang tinggi. Sehingga, Djamari diharapkan dapat menjalankan tugas yang diamanahkan dengan penuh tanggung jawab,” katanya.
Politisi PAN tersebut menyampaikan, saat ini perhatian publik menyisakan jejak rekam atas aksi demonstrasi pada akhir Agustus 2025 lalu yang disebabkan dengan berbagai keresahan dan dugaan penunggangan.
Untuk itu, ia berharap penuh kepada Djamari melalui kewenangannya untuk mencermati segala bentuk potensi gangguan, antisipasi kemungkinan aksi lanjutan, terutama yang disebarkan melalui media sosial.
“Hal ini penting, karena Medsos diduga telah dimanfaatkan untuk tujuan kelompok, dengan cara menghasut atau memprovokasi masyarakat agar melakukan perbuatan melawan hukum,” ucapnya.
Menurutnya, kehadiran media sosial harus dipergunakan secara bijak, sehingga mampu menghindari segala upaya propaganda yang tidak diinginkan.
“Makanya saya rasa harus ada sinergitas menelaah kebijakan bidang penanganan konflik antar kementerian/lembaga guna menjaga stabilitas politik dan keamanan nasional sebagai prasyarat pembangunan,” katanya.
Ia menilai, upaya itu memerlukan kolaborasi pemerintah pusat, daerah, seluruh pemangku kepentingan, dan masyarakat dengan landasan kesatuan pandangan, saling percaya, menghargai serta komitmen pada kesepakatan bersama.
“Tentu dengan upaya dan kinerja maksimal ini, situasi keamanan tetap terjaga dengan baik dan kondusif,” ucapnya. (Ari/hm18)