London, MISTAR.ID

Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair menyambut gembira usulan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump untuk ikut mengawasi pemerintahan Gaza pascaperang.

Meski demikian, rencana ini menuai kritik keras dari sejumlah pihak, termasuk mantan pemimpin Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn.

Dalam keterangannya pada Senin (29/9/2025) malam, Blair memuji proposal Trump soal Gaza yang disebutnya sebagai rencana "berani dan cerdas". Menurut Blair, langkah itu berpotensi menghentikan perang, membawa bantuan langsung ke Gaza, membuka peluang masa depan yang lebih baik bagi rakyat Palestina, sekaligus menjamin keamanan Israel.

“Kesediaan Presiden Trump memimpin Dewan Perdamaian Gaza merupakan sinyal dukungan besar terhadap masa depan Gaza serta peluang terciptanya perdamaian Israel-Palestina,” tulis Blair, dikutip Anadolu Agency.

Sebelumnya Gedung Putih merilis proposal berisi 20 poin yang ditargetkan mampu menghentikan perang di Jalur Gaza. Beberapa di antaranya:

Pasukan Israel mundur ke garis yang disepakati dan menghentikan operasi militer. Seluruh sandera dipulangkan dalam waktu 72 jam setelah proposal diterima.

Hamas dilucuti senjatanya dengan imbalan amnesti bagi anggotanya yang mau hidup damai. Bantuan kemanusiaan dikirim penuh tanpa campur tangan Israel maupun Hamas.

Gaza dipimpin komite teknokratis Palestina yang diawasi Dewan Perdamaian di bawah Trump, dengan Tony Blair sebagai salah satu anggotanya. Dewan ini bertugas mengelola pendanaan serta merancang kerangka pembangunan kembali Gaza hingga Otoritas Palestina selesai direformasi.

Namun, Jeremy Corbyn menilai keterlibatan Blair justru langkah fatal. Ia mengingatkan rekam jejak Blair dalam invasi Irak 2003 yang menewaskan ribuan orang.

“Keputusan fatal Tony Blair untuk menginvasi Irak telah merenggut ribuan nyawa. Dia tidak pantas terlibat dalam urusan Timur Tengah, apalagi Gaza. Masa depan Gaza hanya boleh ditentukan rakyat Palestina, bukan Blair, Trump, atau Netanyahu,” tegas Corbyn.

Blair memang dikenal sebagai tokoh kontroversial. Saat menjabat perdana menteri (1997–2007), ia mendukung penuh Presiden AS George W. Bush dalam invasi ke Irak dengan alasan keberadaan senjata pemusnah massal. Namun, senjata itu tak pernah ditemukan hingga reputasi Blair tercoreng dan ia dicap sebagai penjahat perang.

Kini, ketika Trump mengumumkan rencana pascaperang Gaza di hadapan para pemimpin Arab dan Muslim, termasuk Indonesia, nama Blair kembali mencuat. Banyak pihak menilai rencana ini tak ubahnya bentuk baru neo-kolonialisme AS dan Israel di Palestina.

Indonesia sendiri ikut terseret dalam wacana ini, setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kesiapan mengirim pasukan perdamaian ke Gaza dalam pidatonya di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pertanyaannya, mungkinkah sosok yang pernah dicap penjahat perang ini dipercaya untuk mengawasi Gaza? (**/hm16)