Medan, MISTAR.ID

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara (Sumut) kembali menahan satu tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi penjualan aset PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) Regional I seluas 8.077 hektare yang dijual untuk pembangunan kawasan Perumahan Citraland.

Tersangka yang ditahan adalah Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP) berinisial IS. Penahanan dilakukan setelah penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut memperoleh dua alat bukti yang cukup atas keterlibatan IS.

“Tersangka IS ditahan di Rutan (Rumah Tahanan Negara) Kelas I Tanjung Gusta Medan selama 20 hari pertama terhitung sejak hari ini,” ujar Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Sumut, Mochamad Jeffry, dalam konferensi pers di Kantor Kejati Sumut, Senin (20/10/2025) malam.

Menurut Jeffry, IS diduga mengajukan permohonan Hak Guna Bangunan (HGB) atas beberapa bidang tanah yang masih berstatus HGB PTPN II kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang secara bertahap pada tahun 2022–2023.

“Perbuatan tersangka IS disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 subsider Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” jelasnya.

Sebelumnya, Kejati Sumut telah menahan dua tersangka lainnya dalam kasus ini, yakni ASK selaku Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut (2022–2024) dan ARL selaku Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang (2023–2025).

Keduanya diduga menyetujui penerbitan sertifikat HGB atas nama PT NDP tanpa memenuhi kewajiban menyerahkan 20 persen lahan kepada negara, sebagaimana diatur dalam revisi tata ruang.

Selain itu, mereka juga disinyalir terlibat dalam pengembangan dan penjualan lahan HGU yang diubah menjadi HGB kepada PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR), yang menyebabkan hilangnya aset negara sebesar 20 persen.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena diduga melibatkan sejumlah pejabat agraria dan pihak swasta dalam penyalahgunaan kewenangan pengelolaan aset negara di kawasan strategis. (hm16)