Jakarta, MISTAR.ID

Aliansi Ekonom Indonesia mendesak pemerintah segera bertindak menyelamatkan perekonomian nasional yang dinilai berada dalam kondisi genting. Aliansi yang beranggotakan 383 ekonom serta 283 pengamat ekonomi ini mengeluarkan tujuh poin tuntutan sebagai respons atas situasi tersebut.

Salah satu penggagas aliansi, Lili Yan Ing, menjelaskan bahwa tekanan ekonomi global ikut membebani Indonesia, sementara di dalam negeri gelombang protes masyarakat menjadi tanda peringatan serius.

“Keadaan yang kita hadapi saat ini bukan muncul seketika. Ini merupakan akumulasi dari kebijakan ekonomi, proses pengambilan keputusan, dan praktik bernegara yang jauh menyimpang dari amanah,” ujar Lili dalam konferensi pers virtual, Selasa (9/9/2025).

Ia menambahkan, kondisi tersebut memperlebar ketidakadilan sosial di tanah air. Karena itu, ratusan ekonom yang tergabung dalam aliansi meminta pemerintah melakukan perbaikan menyeluruh demi mengembalikan arah pembangunan ekonomi Indonesia.

“Melihat perkembangan saat ini, kami menilai jalannya kehidupan bernegara makin menjauh dari cita-cita utama, yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” tutur Lili.

Dilanjutkannya, “sebagai ekonom sekaligus intelektual, kami berkewajiban mengingatkan pemerintah agar segera melakukan reformasi kebijakan ekonomi yang menyeluruh. Tujuannya jelas: memastikan pertumbuhan yang inklusif, menciptakan lapangan kerja layak, dan menjamin kesejahteraan rakyat Indonesia.”

Adapun 7 tuntutan Aliansi Ekonom Indonesia adalah:

Perbaikan alokasi anggaran

Hentikan misalokasi belanja negara dan arahkan kembali dana secara proporsional. Termasuk memangkas program populis senilai Rp 1.414 triliun (37,4% APBN 2026) seperti MBG, hilirisasi, subsidi energi, dan Koperasi Desa Merah Putih, karena dinilai mengorbankan sektor penting seperti pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan tenaga medis dan guru.

Menjaga independensi institusi negara

Mengembalikan transparansi dan menjauhkan lembaga seperti BI, BPS, BPK, DPR, dan KPK dari intervensi politik atau kepentingan kelompok tertentu.

Menghentikan dominasi negara

Kurangi peran berlebihan negara yang justru melemahkan ekonomi lokal, termasuk dominasi BUMN, TNI, Polri, maupun Danantara. Menurut aliansi, praktik ini menciptakan pasar tidak sehat, mengikis lapangan kerja, dan melemahkan ekosistem UMKM maupun sektor swasta.

Reformasi regulasi

Sederhanakan aturan, izin, dan birokrasi yang menghambat investasi. Cabut kebijakan perdagangan yang diskriminatif seperti TKDN dan kuota impor, serta tindak tegas praktik ilegal di sektor ekstraktif.

Mengurangi ketimpangan

Fokus pada kebijakan yang mempersempit jurang kesenjangan, dengan cara memperbaiki akurasi penyaluran bansos, memperkuat perlindungan sosial adaptif, mendorong pemberdayaan UMKM, mengalihkan subsidi energi ke bantuan tunai, serta memberantas praktik judi online lintas negara.

Mengutamakan kebijakan berbasis bukti

Kembalikan proses pengambilan keputusan ekonomi pada landasan teknokratis. Hentikan program populis yang membebani fiskal seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sekolah rakyat, hilirisasi berlebih, hingga subsidi energi yang tak terarah.

Memperkuat institusi dan tata kelola

Perbaiki kualitas institusi negara, bangun kembali kepercayaan publik, bersihkan praktik rente dan konflik kepentingan, serta perkuat demokrasi.