Medan, MISTAR.ID

Hingga 31 Agustus 2025, realisasi belanja pemerintah pusat di wilayah Sumatera Utara (Sumut) telah mencapai Rp10,95 triliun, mencakup berbagai sektor strategis mulai dari gaji aparatur negara hingga pembangunan infrastruktur.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJP) Sumatera Utara I, Arridel Mindra, menyampaikan belanja negara ini menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Belanja pegawai menjadi pos tertinggi, mencapai Rp7,10 triliun atau 69,11 persen dari pagu. Dana ini digunakan untuk gaji, tunjangan, THR, dan gaji ke-13 aparatur negara,” ujar Arridel, Senin (29/9/2025).

Selain belanja pegawai, realisasi belanja barang tercatat Rp3,25 triliun atau 46,53 persen dari pagu anggaran. Alokasi ini mencakup pembiayaan berbagai program seperti infrastruktur konektivitas, layanan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), program pendidikan tinggi, serta penegakan hukum.

“Satuan kerja dengan realisasi belanja tertinggi adalah Polri sebesar Rp583,36 miliar, disusul Kementerian Kesehatan dan Kementerian Agama,” katanya.

Untuk pos belanja bantuan sosial, realisasi mencapai Rp47,15 miliar atau 67,94 persen. Dana ini sepenuhnya diserap oleh satuan kerja di bawah Kementerian Agama, seperti Kanwil Kemenag Sumut dan institusi pendidikan tinggi keagamaan.

Sementara itu, belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur baru terealisasi sebesar Rp555,04 miliar, atau 19,93 persen dari pagu.

“Realisasi belanja modal masih rendah, tapi sudah mulai bergerak. Dana ini dialokasikan untuk infrastruktur konektivitas, ketahanan sumber daya air, dan modernisasi sarana-prasarana Polri,” ucap Arridel.

Kementerian PUPR menjadi instansi dengan serapan belanja modal tertinggi, yaitu Rp242,55 miliar, yang sebagian besar digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan. (amita/hm24)