Jakarta, MISTAR.ID

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) telah menjangkau 861.341 mahasiswa di seluruh Indonesia, dengan realisasi anggaran mencapai 82,5 persen atau sekitar Rp11,8 triliun dari total alokasi Rp14,98 triliun.

“Target tahun ini sebanyak 1,04 juta penerima, termasuk 200 ribu mahasiswa baru,” ujar Sekretaris Jenderal Kemendiktisaintek, Togar Mangihut Simatupang, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/10/2025).

Program KIP Kuliah tidak hanya menanggung biaya pendidikan seperti UKT atau SPP, tetapi juga memberikan bantuan biaya hidup bulanan antara Rp800.000 hingga Rp1.400.000, tergantung pada indeks wilayah tempat perguruan tinggi berada.

Togar menjelaskan, integrasi data antara KIP Kuliah dan Program Indonesia Pintar (PIP) menjadi langkah penting agar bantuan benar-benar diterima oleh mahasiswa yang membutuhkan.

“Kami telah mengintegrasikan data penerima KIP SMA, DTKS, dan PPKE ke dalam sistem PDDikti. Dengan proses verifikasi ketat, kami memastikan bantuan ini tepat sasaran dan menyentuh mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Puslapdik Kemendikdasmen, Sofiana Nurjanah, menyampaikan PIP telah menjangkau 18,5 juta siswa pada 2025, dengan anggaran mencapai Rp13,35 triliun. Namun, ia mengakui masih ada beberapa kendala di lapangan seperti data siswa yang tidak valid, keterlambatan aktivasi rekening, dan ketidaktepatan sasaran penerima.

Dari sisi pendidikan tinggi, Direktur Beasiswa LPDP, Dwi Larso, menyebut hingga kini LPDP telah menyalurkan lebih dari 92 ribu beasiswa untuk mahasiswa S1, S2, dan S3, baik di dalam negeri maupun luar negeri.

Meskipun dana abadi pendidikan Indonesia sudah mencapai Rp154 triliun, Dwi menilai Indonesia masih tertinggal dari negara tetangga dalam jumlah lulusan S2 dan S3 per kapita. “Percepatan sangat dibutuhkan agar kita dapat mengejar ketertinggalan dalam kualitas sumber daya manusia,” ucapnya.

Melalui fungsi pengawasan dan legislasi, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menegaskan komitmennya untuk memastikan program PIP, KIP Kuliah, dan LPDP berjalan efektif serta menjangkau siswa dari wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan.

Langkah ini sejalan dengan visi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia unggul sebagai pilar utama menuju Indonesia Emas 2045.

“Dengan optimalisasi ketiga program ini, kita ingin memastikan tidak ada anak Indonesia yang putus kuliah karena faktor ekonomi. Pendidikan harus menjadi hak universal, bukan hak istimewa,” tutur Wakil Ketua DPD RI Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Tamsil Linrung. (hm24)