Labusel, MISTAR.ID

Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan (Labusel), Syahdian Purba Siboro, memimpin Upacara Hari Kesadaran Nasional (HKN) yang dilaksanakan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kamis (17/7/2025).

Kegiatan tersebut turut dihadiri Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah M. Reza Pahlevi Nasution, para asisten dan staf ahli bupati, pimpinan OPD, serta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Labusel.

Dalam amanatnya, Wabup Syahdian menekankan pentingnya peran aktif Dinas Sosial dalam memastikan seluruh kebijakan dan program sosial benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

Ia mengacu pada Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 6 Tahun 2022 yang mengatur tugas pokok Dinas Sosial, meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, serta penanganan fakir miskin.

“Saat ini, kita berada dalam proses penting: pembaruan data penerima bantuan sosial melalui ground check Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Ini bukan sekadar pekerjaan administratif, tetapi menyangkut hak hidup ribuan warga,” ujar Wabup Syahdian.

Dinas Sosial Kabupaten Labusel, lanjutnya, telah bersinergi dengan Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Badan Pusat Statistik (BPS), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam pelaksanaan ground check DTSEN.

Proses ini merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 tentang DTSEN, yang menyatukan tiga sumber data sebelumnya: DTKS, Regsosek, dan P3KE.

Validasi ini diharapkan dapat menghasilkan data yang lebih akurat, sehingga program bantuan sosial tepat sasaran. Tidak hanya itu, DTSEN juga akan menjadi rujukan lintas kementerian dan lembaga dalam menyusun berbagai program pembangunan nasional.

Sepanjang tahun 2025, Pemkab Labusel bersama Kementerian Sosial RI dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menyalurkan sejumlah bantuan sosial, antara lain:

1. Bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH)

2. Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)

3. Bantuan Iuran BPJS Kesehatan

4. Bantuan sembako dan nutrisi untuk penyandang disabilitas dan lansia

5. Bantuan pendidikan bagi anak usia sekolah.

Berdasarkan data yang dihimpun, tercatat 7.020 KPM menerima PKH, 9.531 KPM menerima BPNT, dan lebih dari 103 ribu jiwa terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI-JK) yang dananya bersumber dari APBN.

Namun demikian, Wabup Syahdian menegaskan bahwa proses validasi dan pembaruan data terus dilakukan. Beberapa nama penerima bantuan telah dihapus karena berbagai alasan, seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi, data tidak valid, hingga temuan penerima yang terindikasi sebagai pelaku judi online.

“Bagi warga yang merasa bantuannya terputus, kami mohon pengertian. Jika memang masih memenuhi syarat, silakan koordinasikan dengan pemerintah desa untuk diusulkan kembali,” tuturnya.

Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati mengajak seluruh jajaran Dinas Sosial dan pemangku kepentingan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi demi memastikan seluruh bantuan sosial tepat sasaran.

“Momentum Hari Kesadaran Nasional ini harus menjadi refleksi bersama bahwa tugas kita sebagai abdi negara adalah melayani masyarakat, terutama mereka yang paling rentan,” katanya. (oel/hm27)