Sibolga, MISTAR.ID

Pemerintah Kota (Pemko) Sibolga menggelar sosialisasi dan pemutakhiran data bantuan sosial Kota Sibolga tahun 2025 untuk meminimalisir permasalahan data.

Acara itu dibuka Sekda Kota Sibolga, Rosidah Lubis mewakili Wali Kota Sibolga, Akhmad Syukri Nazry Penarik, di Aula Graha Nauli Bank Indonesia, Kamis (4/9/2025).

Sekda Kota Sibolga Rosidah Lubis menekankan melalui kegiatan ini dapat memberdayakan peran Dinas Sosial, Camat, Lurah, hingga perangkat lingkungan, sehingga tercipta sinergi dengan masyarakat untuk meminimalisir permasalahan data. "Dengan demikian, penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran," ujarnya.

Ia menjelaskan sesuai Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), pemerintah pusat mendorong implementasi basis data tunggal berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

"Tujuan dari DTSEN ini adalah menyatukan data sosial ekonomi, menyempurnakan penargetan program bantuan sosial, serta meningkatkan akurasi dan efektivitas pelayanan publik melalui data yang terintegrasi dan valid," katanya.

Kemudian, sambung Sekda, sesuai instruksi Presiden tersebut juga mengamanatkan kementerian dan lembaga pemerintah untuk mengoptimalkan integrasi data, memastikan akurasi, serta membangun sinergi antar lembaga.

Kepala Dinas Sosial Kota Sibolga, Haslan Efendy menyampaikan kegiatan ini bertujuan memberikan informasi, membangun kesamaan persepsi, serta pemahaman tentang DTSEN dalam proses usulan, verifikasi, dan validasi data. "Dengan demikian, data DTSEN Kota Sibolga tetap valid dan akurat," ujarnya.

Ia menjelaskan tujuan kegiatan ini adalah meningkatkan kualitas penetapan sasaran penerima program perlindungan sosial. Hal ini dilakukan melalui musyawarah kelurahan untuk memverifikasi dan memvalidasi data DTSEN di masing-masing kelurahan.

"Selain itu, kegiatan ini juga mendukung perbaikan data penerima bantuan dalam aplikasi SIKS-NG, khususnya untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN)," ucapnya. (Feliks/hm18)