Medan, MISTAR.ID

Komunitas yang menamakan diri Peduli Masyarakat Sumatera Utara (Sumut) kembali membuat laporan pengaduan masyarakat (Dumas) ke Polda Sumut, Selasa (17/6/2025).

Laporan tersebut diajukan tokoh masyarakat RE Nainggolan, yang hadir bersama dua penasihat hukumnya.

Dalam aduannya, ia melaporkan dua akun TikTok yang dinilai menyebarkan konten tidak etis, yakni akun Mayor RAD (@tripx313_) dan Pecinta KDM.

RE Nainggolan menilai bahwa konten yang diunggah oleh kedua akun tersebut telah melanggar norma kesopanan dan etika sebagai masyarakat timur.

“Isinya Sungguh melanggar peradaban kita sebagai orang timur. Perkataan yang bersangkutan sangat tercela dan norma etika dan kemanusiaan, melecehkan ibu rumah tangga yang memiliki anak dan menjadi satu perbuatan yang sungguh sungguh tidak dapat kita terima,” tuturnya.

Laporan ini, menurutnya, dilayangkan sebagai bentuk kepedulian moral, agar aparat penegak hukum bisa bertindak tegas dan memberikan efek jera kepada pelaku konten serupa.

“Melalui pengaduan kami, pemerintah sungguh hadir untuk dapat menertibkan terhadap orang seperti itu, sehingga tidak sembarang mengatakan hal-hal yang tabu dan tidak dapat kita pada adat timur dan budaya kita,” ujarnya.

Demi Pendidikan Etika Generasi Muda

Menurut mantan Bupati Tapanuli Utara itu, laporan ini juga dilayangkan agar generasi muda, khususnya anak cucu, tidak meniru perbuatan serupa.

“Khususnya anak cucu kita tidak mencontoh perbuatan biadab seperti itu. Dan anak cucu kita senantiasa menjunjung tinggi etika dan kehormatan,” ucapnya.

Apakah laporan ini terkait atau dikoordinasikan dengan Gubernur Sumut Bobby Nasution, RE Nainggolan menegaskan bahwa inisiatif ini murni dari pihaknya sendiri.

“Sama sekali tidak ada koordinasi dengan Pak Bobby. Saya tidak mewakili Pak Bobby. Kami hanya mewakili hati nurani kami,” katanya.

Disinggung keterkaitannya dengan 4 pulau yang belakangan menjadi isu hangat, RE Nainggolan membantahnya. Menurutnya, pihaknya hanya mempersoalkan etika dan moral yang tidak dicerminkan dari kedua akun tersebut.

"Kami tidak mencampuri hal seperti itu. Kami tidak berbicara tentang itu, yang kami bicarakan adalah persoalan etika dan moral. Itu adalah persoalan pemerintah," ujarnya. (putra/hm27)