Medan, MISTAR.ID

Anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara (Sumut), Dr. Dewi Fitriana, mendukung rencana Gubernur Sumut, Bobby Nasution, dalam merealisasikan program pendidikan gratis bagi jenjang SMA dan SMK Negeri di Sumut.

“Pendidikan adalah hak dasar dan tanggung jawab negara. Wajib belajar 12 tahun sebagaimana diatur dalam undang-undang harus diwujudkan, bukan sekadar menjadi jargon,” ujar Dewi kepada wartawan di Ruang Komisi E DPRD Sumut, Selasa (17/6/2025).

Dewi menyampaikan bahwa dari berbagai aspirasi masyarakat yang diterimanya, banyak orang tua masih merasa khawatir terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka, terutama di tingkat SMA dan SMK.

“Sudah jelas aturannya, sekolah yang menerima dana BOS tidak boleh lagi memungut SPP. Kalau ada sumbangan, sifatnya harus sukarela, tidak boleh dipatok nominal maupun tanggal pembayarannya,” ucap Politisi PKB tersebut.

Dewi juga menekankan perlunya pengawasan maksimal terhadap praktik pungutan liar (pungli) di sekolah. Ia mengingatkan bahwa pengawasan yang lemah akan membuka ruang terjadinya pelanggaran.

“Saya bersama anggota Komisi E yang menaungi pendidikan, telah melakukan evaluasi bersama Disdik Sumut dengan mengumpulkan seluruh kepala sekolah negeri untuk mempertegas larangan tersebut,” tuturnya.

Cegah Putus Sekolah dan Bangun Kesadaran Pendidikan

Menyoroti meningkatnya angka putus sekolah, Dewi menilai bahwa faktor ekonomi dan rendahnya motivasi belajar menjadi penyebab utama. Ia memperingatkan bahwa fenomena ini bisa berdampak negatif terhadap kondisi sosial di masyarakat.

“Kita tidak bisa membiarkan anak-anak kita kehilangan masa depan. Pemerintah harus aktif menyosialisasikan pentingnya pendidikan, membangun fasilitas yang memadai, dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal,” katanya.

Lebih lanjut, Dewi menekankan pentingnya pemetaan jumlah bangku dan fasilitas sekolah berdasarkan data anak usia sekolah yang akurat. Ia menilai ketimpangan antara jumlah siswa dan kapasitas sekolah mencerminkan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah.

“Mantan capres Anies Baswedan pernah mengatakan, jika jumlah bangku tidak sebanding dengan jumlah anak usia sekolah, itu adalah bentuk ketidakpedulian. Maka solusinya jelas: tambah ruang kelas atau bangun sekolah baru. Itu bukti konkret kepedulian pemerintah,” ujarnya.

Dewi juga menyuarakan harapan agar ke depan terjadi persaingan sehat antara sekolah negeri dan swasta dalam hal kualitas pendidikan. Menurutnya, biaya mahal bukan jaminan mutu.

Sekolah swasta tidak boleh hanya mengandalkan biaya tinggi. Mereka harus mampu menawarkan kualitas yang kompetitif.

"Jika sekolah negeri dan swasta bisa bersaing dalam mutu, maka pendidikan di Sumut akan makin maju. Anak-anak akan mendapatkan pendidikan terbaik tanpa memandang latar belakang ekonomi,” tuturnya. (ari/hm27)