Nias Utara, MISTAR.ID

Sejumlah warga yang juga merupakan orang tua siswa SMP Negeri 4 Namohalu Esiwa, Kabupaten Nias Utara, melayangkan laporan resmi kepada DPRD Nias Utara.

Mereka menuntut pergantian Kepala Sekolah (Kepsek) karena dinilai memiliki kinerja buruk dan dianggap gagal meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut.

Laporan itu menyebutkan bahwa kualitas pendidikan di SMPN 4 bukan meningkat, justru mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir.

Salah satu keluhan utama adalah dugaan diskriminasi dalam pembagian tugas guru dan masalah dalam pengadaan buku.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi II DPRD Nias Utara langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke SMPN 4 Namohalu Esiwa, pada Jumat (16/5/2025).

Rombongan DPRD disambut langsung oleh Kepsek, Nuryani Telaumbanua, serta para guru dan staf sekolah.

Ketua Komisi II DPRD, Faogonaso Harefa, memimpin jalannya pertemuan yang digelar di ruang kantor sekolah. Dalam sidak, anggota DPRD Noferman Zega menyampaikan pentingnya manajemen sekolah yang baik dan transparan.

“Pengaturan sistem kerja dan pembagian tugas adalah tanggung jawab Kepala Sekolah. Bila ada persoalan seperti hibah lahan sekolah, harus segera dilaporkan ke Dinas Pendidikan. Kepala sekolah harus jadi solusi, bukan bagian dari masalah,” tutur Noferman.

Kepsek Bantah Tuduhan, Warga Tetap Kecewa

Dalam kesempatan itu, Kepsek Nuryani Telaumbanua memberikan klarifikasi. Ia membantah seluruh tuduhan yang dilayangkan warga.

“Itu semua tidak benar, ya Pak,” kata Nuryani di hadapan anggota DPRD dan perwakilan warga.

Namun, pernyataan tersebut tidak memuaskan warga. Salah satu orang tua murid yang hadir mengungkapkan kekecewaannya.

“Kami kecewa karena Kepala Sekolah seolah-olah merasa tidak bersalah. Padahal ada banyak masalah seperti pembagian tugas guru yang tidak adil dan pengadaan buku yang tidak jelas,” ujarnya.

Warga lainnya juga menyoroti masalah luas lahan hibah sekolah yang dinilai tidak sesuai dengan ukuran yang sebenarnya.

Menutup pertemuan, anggota DPRD Nias Utara berjanji akan melakukan pengkajian lebih lanjut dalam rapat Komisi II untuk mendalami semua keluhan dan laporan yang diterima. (asatu/hm27)