Dairi, MISTAR.ID

PT Dairi Prima Mineral (DPM) menggelar Konsultasi Publik Rencana Pascatambang (Mine Closure Plan) di Berristerra Hotel, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, Rabu (5/11/2025).

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan praktik pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan sesuai ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik.

Acara dibuka Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, dan dihadiri Bupati Dairi, perwakilan Pemerintah Provinsi Sumut, Dinas ESDM Sumut, Dinas Lingkungan Hidup Dairi, UPT KPH IV, Camat dan Kepala Desa lingkar tambang, pemangku hak ulayat, tokoh masyarakat dan adat, serta perwakilan PT DPM.

Paparan PT DPM: Komitmen Penutupan Tambang Berkelanjutan

Superintendent External Relations PT DPM, Baiq Idayani, membenarkan pelaksanaan kegiatan tersebut. Ia menyebutkan, forum ini menjadi wadah bagi perusahaan untuk memaparkan rencana penutupan tambang secara transparan kepada publik.

“Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam menjalankan pertambangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri ESDM Nomor 39 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan yang Baik,” ujar Baiq.

Dalam forum itu, PT DPM memaparkan sejumlah program rencana pascatambang, mencakup pemulihan lingkungan, pengamanan fasilitas tambang, serta pengembangan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar tambang.

Chief Legal and External Relation Officer PT DPM, Radianto Arifin, menegaskan bahwa setiap masukan dari peserta akan menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen Rencana Pascatambang (RPT).

“Masukan dari pemangku kepentingan sangat berharga. Semua saran akan kami integrasikan sebelum disampaikan kepada Kementerian ESDM untuk mendapatkan persetujuan,” ucapnya.

Aksi Warga Warnai Konsultasi Publik

Di tengah pelaksanaan konsultasi publik, kegiatan tersebut diwarnai aksi unjuk rasa dari puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Petani untuk Keadilan (APUK) Kabupaten Dairi.

Massa aksi mendatangi lokasi kegiatan sambil membawa poster dan meneriakkan tuntutan “Tutup DPM!”.

Dalam orasinya, sejumlah perwakilan massa seperti Gersom Tampubolon, Rohani Manalu, dan Duat Sihombing menyuarakan penolakan terhadap keberadaan perusahaan tambang tersebut.

“Kegiatan konsultasi publik ini tidak transparan dan hanya menguntungkan segelintir pihak,” ujar salah satu orator.

Pantauan Mistar.id di lapangan menunjukkan kegiatan konsultasi publik berlangsung tertutup dan dijaga oleh petugas keamanan PT DPM, sementara aksi unjuk rasa berjalan aman dan tertib di bawah pengawasan puluhan personel kepolisian. (hm27)