Nias Barat, MISTAR.ID

Menjelang berakhirnya masa pengisian Data Riwayat Hidup (DRH) bagi calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu pada 22 September 2025, ribuan R2 dan R3 di Kabupaten Nias Barat masih menghadapi ketidakpastian. Hingga Selasa (16/9/2025), Pemkab Nias Barat belum mengumumkan alokasi kebutuhan, berbeda dengan daerah lain yang telah sigap memberi kepastian agar warganya tidak terganggu oleh server menjelang tenggat.

Kondisi ini menimbulkan keresahan mendalam di kalangan tenaga non-ASN. Alih-alih mendapat kepastian, mereka dibiarkan dalam ketidakjelasan yang bisa berisiko pada kegagalan pengisian DRH.

Ironisnya, meski belum ada pengumuman resmi, pada Senin (15/9/2025) Bupati Nias Barat Eliyunus Waruwu melalui video di akun Facebook resmi Pemkab Nias Barat menyebut bahwa 1.512 data R2 dan R3 sudah diusulkan dan diproses 100 persen di Kementerian PANRB. Pernyataan ini memicu ribuan warga berbondong-bondong mengurus dokumen pendukung, seperti SKCK di polsek domisili dan surat keterangan sehat di puskesmas.

Sejak pagi, antrean panjang terlihat di kantor kepolisian dan fasilitas kesehatan. Warga rela menunggu berjam-jam dan mengeluarkan biaya pribadi demi memastikan mereka tidak terkendala saat pengisian DRH.

“Saya takut bila Bupati tiba-tiba batal mengumumkan alokasi dan akun pengisian DRH tidak pernah dibuka oleh Pemkab Nias Barat. Kami rela antre urus SKCK, suket sehat. Kalau nanti tidak jadi diumumkan, ya mungkin semua itu hanya akan jadi pajangan di rumah sebagai kenang-kenangan perjuangan kami,” ungkap salah seorang tenaga non-ASN dengan nada getir.

Situasi ini menimbulkan kesan bahwa Bupati Nias Barat seolah tidak peduli terhadap nasib ribuan R2 dan R3. Sementara di daerah lain, langkah antisipatif sudah dilakukan demi melindungi hak tenaga non-ASN.

Kini, menjelang tenggat 22 September, R2 dan R3 di Nias Barat hanya bisa berharap pengumuman alokasi segera keluar agar tidak terjadi kegagalan massal yang seharusnya dapat diantisipasi sejak awal.(Eze/hm17)