Medan, MISTAR.ID

Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera menangkap para mafia beras yang dinilainya telah menyebabkan kelangkaan stok di berbagai pusat perbelanjaan.

Desakan ini ia sampaikan setelah melakukan peninjauan langsung ke sejumlah pasar modern dan swalayan di wilayah Sumut, yang menunjukkan hilangnya stok beras secara masif.

“Sumut ini lumbung beras, daerah surplus, tapi stok beras menghilang dari pasaran. Saya kemarin pergi bersama istri ke salah satu pusat perbelanjaan besar di Kota Medan, ternyata stok beras kosong. Begitu kami cek ke lokasi lain, kondisinya sama. Ini menjadi pertanyaan besar, ada apa sebenarnya?” ujar Rudi, Sabtu (2/8/2025).

Soroti Ulah Spekulan

Menurutnya, kondisi tersebut bukan disebabkan oleh gangguan produksi, melainkan akibat ulah para spekulan dan mafia yang menimbun beras demi menciptakan kelangkaan dan menaikkan harga pasar.

“Kalau ini benar ulah mafia dan spekulan, maka tidak ada pilihan lain segera tangkap! Bila perlu, hukum mati! Ini bukan sekadar soal ekonomi, ini menyangkut perut rakyat. Jangan beri ampun para pengkhianat bangsa,” kata politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Rudi juga mengkritik lambannya respons pemerintah dalam menghadapi krisis distribusi pangan yang sudah terasa sejak beberapa bulan terakhir. Ia menilai pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tampak pasif dan minim antisipasi.

“Pemerintah terlalu lambat bergerak. Seharusnya sejak awal Bulog melakukan operasi pasar atau distribusi langsung. Tapi sampai sekarang belum terlihat langkah konkret. Masyarakat resah, harga naik, sementara pemerintah masih sibuk rapat dan menyusun wacana,” ujarnya.

Ia menyayangkan kondisi ini terjadi di Sumut, yang memiliki daerah penghasil beras seperti Labuhanbatu, Serdang Bedagai, Deli Serdang, Asahan, dan Tapanuli Selatan.

“Saya tanya, ke mana larinya beras kita? Jangan-jangan memang ada kartel atau jaringan mafia yang bermain. Kalau benar, ini sudah jadi kejahatan berat. Aparat penegak hukum jangan tinggal diam,” tuturnya.

Desak Tindakan Konkret

Rudi memperingatkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah bisa hancur jika krisis pangan ini terus dibiarkan. Ia menyerukan agar Menteri Perdagangan, Kepala Bulog, dan Gubernur Sumut segera mengambil tindakan tegas.

“Jangan remehkan kemarahan rakyat. Ini soal kebutuhan dasar. Kalau pemerintah tidak segera bertindak, gejolak sosial bisa terjadi. Jangan tunggu masyarakat turun ke jalan baru bergerak,” katanya.

Komisi B DPRD Sumut, sambung Rudi, akan segera memanggil instansi terkait seperti Bulog dan Biro Perekonomian Pemprovsu untuk mengusut kemungkinan permainan distribusi beras oleh oknum spekulan.

“Saya juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau Kejaksaan Agung untuk turun tangan. Jangan main-main dengan urusan perut rakyat,” katanya mengakhiri. (ari/hm16)