Palas, MISTAR.ID

Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Padang Lawas (GPM-Palas) melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran pembangunan pagar sekolah dasar (SD) di wilayah tersebut ke Kejaksaan Negeri Palas.

Dana yang digunakan diketahui dari APBD 2024. GPM-Palas menilai anggaran pembangunan pagar sekolah tidak wajar karena mencapai Rp150 juta hingga Rp200 juta per sekolah.

Kabid Pemerintahan GPM-Palas, Soripada Hasibuan, meminta Kejaksaan Negeri Padang Lawas segera memanggil dan memeriksa mantan Plt. Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan dan Kebudayaan Palas, serta pihak-pihak terkait lainnya, seperti CV Tunas Harapan, CV Unterudang Permai Jaya, dan kontraktor pelaksana lainnya.

“Kami mendesak aparat penegak hukum bersikap tegas dan transparan dalam menangani kasus ini demi keadilan dan keberlangsungan pendidikan yang bersih dari korupsi,” kata Soripada dalam keterangan tertulisnya.

Sedangkan Kabid Humas GPM-Palas, Fandi Andika Hasibuan, meminta penegak hukum membuat satgas khusus agar mengaudit secara menyeluruh penggunaan anggaran APBD Dana Fiskal Tahun 2024 di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Audit tersebut tidak hanya mencakup proyek pagar sekolah, tetapi juga pembangunan ruang kelas baru dan rehabilitasi gedung sekolah. Mulai dari tingkat TK hingga SMP di seluruh palas.

“Kami tidak akan tinggal diam melihat anggaran pendidikan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan siswa malah diduga dijadikan ladang korupsi oleh segelintir oknum. Ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap masa depan anak-anak Palas,” ujarnya.

Saat dikonfirmasi kepada mantan Plt. Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Palas pada Jumat (11/7/2025). Namun hingga berita ini dirilis, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. (benny/hm20)