Palas, MISTAR.ID

Proyek pembangunan pagar sekolah dasar (SD) di Kabupaten Padang Lawas (Palas), yang didanai melalui Dana Intensif Fisik Tahun Anggaran 2024, menuai sorotan tajam. Gerakan Pemuda dan Mahasiswa Padang Lawas (GPM-Palas) menilai anggaran yang digunakan dalam proyek tersebut terindikasi kuat mengandung praktik mark-up dan kepentingan terselubung.

Pasalnya, dana yang digelontorkan untuk satu unit pagar sekolah mencapai Rp150 juta hingga Rp200 juta. Namun, hasil pekerjaan di lapangan dinilai sangat jauh dari harapan. Pagar terlihat dikerjakan secara asal-asalan dan tidak mencerminkan kualitas yang seharusnya sesuai dengan nilai anggaran.

Merespons dugaan ini, GPM-Palas menggelar aksi unjuk rasa damai di depan Kantor Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Kamis (3/7/2025). Aksi tersebut menuntut transparansi dan penegakan hukum yang tegas terhadap dugaan korupsi dalam proyek infrastruktur pendidikan tersebut.

Dalam aksinya, GPM-Palas mendesak Kejari Palas untuk segera memanggil dan memeriksa mantan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Padang Lawas, serta Direktur CV Batu Gana Berkah yang merupakan pemenang tender proyek.

Mereka juga meminta dibentuknya satuan tugas (Satgas) audit guna menyelidiki seluruh penggunaan Dana Intensif Fisik di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk proyek rehabilitasi dan pembangunan ruang kelas baru jenjang TK, SD, dan SMP/MTS.

Simbol Duka dan Desakan Tegas

Koordinator Umum GPM-Palas, Sori Pada Hasibuan, membuka aksi dengan mengucapkan Surah Al-Fatihah dan menaburkan bunga di depan kantor kejaksaan sebagai simbol "duka atas matinya hukum" di Kabupaten Padang Lawas.

Fandi Andika Hasibuan, Koordinator Lapangan aksi, dalam orasinya menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam proses penyelidikan kasus ini. Ia juga menuntut agar Kejari serius dan fokus mengusut semua pihak yang terlibat.

Tak ketinggalan, orator aksi lainnya, Raja Sopang Hasibuan, menyampaikan pesan khusus kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Ia meminta agar Kepala Kejaksaan Negeri Sibuhuan dicopot dari jabatannya karena dinilai gagal menjalankan amanah dan menangani berbagai laporan hukum yang masuk di wilayah Padang Lawas.

Menanggapi aksi tersebut, Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Padang Lawas, Ganda Nahot Manalu, menyatakan akan menindaklanjuti aspirasi dari GPM-Palas dan segera melaporkannya kepada Kepala Kejaksaan.

“Pimpinan sedang dinas luar, namun aspirasi ini akan kami sampaikan dan disposisikan kepada bidang terkait untuk ditindaklanjuti,” ujar Ganda di hadapan massa aksi. (benny/hm24)