Medan, MISTAR.ID

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dicanangkan sebagai kunci utama menuju Visi Indonesia Emas 2045. Namun, Pengamat Ekonomi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Professional Manajemen College Indonesia, Sunarji Harahap MM, meragukan efisiensi investasi besar-besaran untuk program tersebut, mengingat masalah teknis yang belum terselesaikan.

Sunarji menyoroti bahwa alokasi dana sebesar Rp71 triliun untuk pembangunan gedung MBG saat ini diragukan efisiensinya. Hal ini didasarkan pada laporan sebelumnya mengenai serapan anggaran yang rendah, hanya 29,6 persen, serta adanya isu keracunan massal yang mengindikasikan ketidaksiapan dalam pelaksanaan dan pengawasan.

"Masalah-masalah tersebut menimbulkan pertanyaan serius tentang apakah investasi Rp71 triliun ini dapat dianggap konkret dan efisien jika pelaksanaan proyeknya bermasalah," kata Sunarji, Jumat (10/10/2025).

Meskipun skeptis terhadap efisiensi investasinya, Sunarji mengakui bahwa MBG memiliki potensi multiplier effect yang sangat besar terhadap ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Menurut Sunarji, terdapat beberapa dampak ekonomi dari MBG. Setiap rupiah anggaran MBG diproyeksikan mampu menggerakkan ekonomi rakyat. Selain itu, program ini juga memperkuat rantai pasok lokal dengan mendorong pembelian langsung dari petani, peternak, dan nelayan, sehingga memberikan kepastian pasar bagi UMKM.

Program ini juga dinilai dapat menciptakan jutaan lapangan kerja di sektor pertanian, distribusi, dan pengolahan pangan.

"Signifikansi jangka panjang juga ada, seperti peningkatan kualitas SDM. Gizi yang baik akan berdampak positif pada pertumbuhan fisik dan kognitif anak, meningkatkan prestasi akademik. Stunting juga berkurang. MBG bisa menjadi instrumen utama untuk menurunkan angka stunting dan mempersiapkan generasi emas 2045 yang sehat dan kompetitif," ucapnya.

Namun demikian, Sunarji berpendapat bahwa dana Rp71 triliun saat ini mungkin lebih baik dialokasikan untuk program lain yang lebih mendesak atau memiliki rencana pelaksanaan yang lebih matang. Ia menekankan bahwa agar MBG benar-benar menjadi motor penggerak menuju 2045, pemerintah harus memenuhi prasyarat fundamental, terutama dari aspek teknis, rantai pasok, dan tata kelola.

"Pemerintah harus segera menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) yang rinci untuk mengatur tata kelola. Selain itu, dapur produksi harus memiliki sertifikasi halal dan dilengkapi ahli gizi bersertifikat untuk memastikan kecukupan nutrisi dan higienitas menu," ujarnya.

Sunarji juga menambahkan, MBG wajib memberdayakan rantai pasok pangan lokal secara strategis melalui kemitraan dengan UMKM serta melibatkan BUMN dan BUMD untuk distribusi di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).

Ia menegaskan, pemerintah harus menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahap pelaksanaan, termasuk pelibatan BPK, KPK, dan masyarakat sipil dalam pengawasan terpadu guna mencegah penyelewengan. (hm27)