Medan, MISTAR.ID

Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menanggapi pemanggilan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pemanggilan tersebut dilakukan dalam rangka penyelidikan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan yang menyeret nama Topan Obaja Putra Ginting, pada akhir Juni 2025 lalu.

Sejumlah pejabat yang telah diperiksa KPK antara lain Mulyono, mantan Kepala Dinas PUPR Sumut yang kini menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Sumut, serta Effendy Pohan, mantan Penjabat Sekda yang kini menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Effendy diperiksa KPK pada Selasa, 22 Juli 2025.

Menanggapi hal itu, Bobby menegaskan bahwa siapapun yang dipanggil oleh KPK harus bersikap kooperatif dan terbuka.

“Sudah saya katakan sejak awal, siapa pun yang dimintai keterangan atau dipanggil untuk diperiksa, harus bersedia,” ujar Bobby kepada wartawan, Rabu (23/7/2025).

Ia juga mengimbau semua pihak, termasuk di luar jajaran pemerintah provinsi, agar mendukung proses hukum dan memberikan keterangan yang diperlukan oleh lembaga antirasuah tersebut.

“Baik dari sisi pemerintah maupun stakeholder lainnya, semua harus memberikan keterangan dengan baik,” katanya.

Bobby mengaku mengetahui bahwa pejabat-pejabat yang diperiksa tersebut masih merupakan bagian dari Pemprov Sumut. Ia menilai wajar jika ada komunikasi terkait pemanggilan mereka oleh KPK.

“Ya kan masih bagian dari pemprov, masa pergi gak bilang-bilang,” ucapnya sambil tersenyum. (iqbal/hm27)