Pematangsiantar, MISTAR.ID

Pemerintah Kota Pematangsiantar kini semakin serius memastikan bantuan sosial (bansos) benar-benar diterima warga yang membutuhkan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui Musyawarah Kelurahan (Muskel) yang digelar serentak di seluruh kelurahan, sebagai ajang validasi data penerima bansos secara transparan dan partisipatif.

Muskel ini digagas Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Kota Pematangsiantar dan melibatkan berbagai unsur, mulai dari kepala lingkungan, RT, lurah, camat, hingga pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK).

Plt Kepala Dinsos P3A Pematangsiantar, Drs Risbon Sinaga, menegaskan pentingnya menjunjung rasa keadilan dan kemanusiaan dalam musyawarah ini. Menurutnya, banyak keluhan masyarakat yang muncul akibat ketimpangan dalam penyaluran bansos.

“Ada warga yang seharusnya menerima, malah tidak terdaftar. Sementara yang ekonominya sudah mapan, justru masih dapat bantuan,” tegas Risbon saat menghadiri muskel di Kelurahan Naga Huta, Kecamatan Siantar Marimbun, Selasa (27/5/2025).

Ia mengingatkan, validasi bukan ajang suka atau tidak suka, melainkan bentuk kepedulian terhadap sesama.

“Kita ini mengurus air mata, bukan mata air. Jadi jangan main-main. Ini soal kemanusiaan. Jika ada warga yang memang layak, jangan dicoret. Tapi kalau ekonominya sudah baik, harus kita berikan kesempatan kepada yang lebih membutuhkan,” ujarnya.

Risbon menyampaikan bahwa setelah seluruh muskel selesai, operator dari tiap kelurahan akan menginput data hasil musyawarah langsung ke sistem Kementerian Sosial. Data ini mencakup nama-nama yang diusulkan untuk dicoret maupun ditambahkan sebagai calon penerima bansos.

“Proses ini langsung terhubung ke Kemensos, tidak lewat APBD atau Dinas. Jadi murni transparan dan akuntabel,” jelasnya.

Berbagai bentuk bantuan sosial yang diterima masyarakat antara lain PKH, BPNT, KIP, KIS, bantuan pangan untuk lansia, hingga bantuan dari Pemprov Sumut dan Pemko Pematangsiantar seperti alat kesehatan untuk penyandang disabilitas dan bantuan sembako.

Risbon mengingatkan agar masyarakat menggunakan bansos tersebut untuk kebutuhan pokok, bukan untuk keperluan yang tak relevan.

“Bantuan dari pusat langsung masuk ke rekening penerima. Jadi kami minta agar digunakan sebaik mungkin,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Risbon juga mengimbau agar ketua RT dan kepala lingkungan lebih peka terhadap warganya, terutama yang mengalami masalah kesehatan dan memiliki KIS nonaktif. Ia mendorong agar segera melapor ke kantor lurah untuk diproses oleh Dinsos P3A.

“Kalau ada warga sakit, bantu laporkan. Ini bagian dari tanggung jawab kita bersama sebagai pejuang kemanusiaan,” katanya.

Muskel yang digelar ini menjadi wujud nyata gotong royong sosial, di mana semua pihak, dari unsur pemerintah hingga aparat keamanan seperti Babinsa dan Bhabinkamtibmas, ikut terlibat memastikan bantuan sosial jatuh ke tangan yang tepat.

Dengan semangat kebersamaan ini, diharapkan tidak ada lagi warga Pematangsiantar yang terabaikan dalam memperoleh hak dasar mereka sebagai penerima bansos. (mtr/hm17)