Pematangsiantar, MISTAR.ID

DPRD Kota Pematangsiantar menyampaikan sejumlah evaluasi tajam terhadap kinerja beberapa kepala dinas di lingkungan Pemko Pematangsiantar yang dinilai amburadul. Evaluasi ini disampaikan dalam rapat paripurna penutupan pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Wali Kota Tahun Anggaran 2024, di Gedung Harungguan DPRD, Kamis (15/5/2025).

Dalam rapat tersebut, DPRD menyoroti lemahnya penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan mengingatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) agar lebih aktif berkoordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan penertiban bangunan liar yang berdiri di atas badan jalan. Keberadaan bangunan tersebut dinilai turut memperparah kemacetan dan kesemrawutan lalu lintas kota.

Selain itu, Dinas Sosial (Dinsos) diminta segera melakukan pendataan ulang penerima bantuan sosial (bansos). DPRD menilai data yang digunakan saat ini tidak akurat dan tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan yang seharusnya. Evaluasi ini penting untuk memastikan bantuan pemerintah tepat sasaran.

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) juga tak luput dari sorotan. DPRD meminta agar proses lelang pembongkaran Gedung 4 Pasar Horas segera dilaksanakan dan mendesak penyusunan masterplan drainase Kota Pematangsiantar demi mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi saat musim hujan.

Wakil Ketua DPRD Pematangsiantar, Daud Simanjuntak, menegaskan bahwa penertiban fasilitas umum seperti terminal liar harus menjadi prioritas untuk menata lalu lintas kota secara menyeluruh.

“Fasilitas negara yang sudah menghabiskan anggaran miliaran rupiah harus dimanfaatkan optimal. Penertiban terminal liar di pusat dan pinggiran kota juga penting agar lalu lintas lebih tertata,” ujar Daud.

Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Tanjung Pinggir secara profesional, tidak hanya sebagai solusi penanganan sampah, tetapi juga berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Terkelola dan terkendalikan dengan baik. Ini 3 harapan kita utama dulu dari 49 item rekomendasi tersebut. Dan ini semua di bawah kendali Wali Kota Wesly Silalahi," ucapnya mengakhiri. (jonatan/hm17)