Pematangsiantar, MISTAR.ID

Pemerintah Kota (Pemko) Pematangsiantar berpotensi memangkas sejumlah kegiatan pada 2026. Hal ini menyusul pengumuman pemerintah pusat yang menetapkan dana transfer ke daerah (TKD) dalam RAPBN 2026 sebesar Rp650 triliun, turun Rp269 triliun dari alokasi 2025 yang mencapai Rp919 triliun.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Pematangsiantar, Arri S Sembiring, mengatakan penurunan anggaran ini menuntut pemerintah kota lebih kreatif dalam mengelola keuangan.

Menurutnya, Pemko bisa meninjau kembali kegiatan-kegiatan yang tidak termasuk dalam program utama.

"Kita fokus pada keberlanjutan program prioritas, sembari menyesuaikan anggaran yang ada. Program strategis yang menjadi komitmen pimpinan akan tetap dilaksanakan," ucapnya saat dikonfirmasi, Kamis (21/8/2025).

Arri menjelaskan belum ada besaran pasti terkait pemangkasan. Dia hanya merinci pendapatan transfer pemerintah pusat 2024 mencapai Rp767 miliar. Sementara pada 2025 (berjalan) pendapatan transfer pemerintah pusat mencapai Rp796 miliar.

Pemko Pematangsiantar diharapakan dapat menjaga keseimbangan antara pelayanan publik dan keberlanjutan pembangunan dalam menghadapi indikasi penurunan alokasi dana dari pemerintah pusat itu.

Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Kota Pematangsiantar TA 2026, pendapatan daerah direncanakan Rp1.125.690.432.922; belanja daerah direncanakan Rp1.165.690.432.922, sehingga defisit Rp40.000.000.000.

Untuk pembiayaan daerah, dengan perincian penerimaan pembiayaan daerah direncanakan Rp60 miliar, pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan Rp20 miliar, sehingga jumlah pembiayaan netto Rp40 miliar.

Dengan demikian KUA-PPAS APBD TA 2026 mengalami defisit Rp40 miliar yang dibiayai pembiayaan daerah mengalami surplus Rp40 miliar, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp0 (nihil).

"Pembahasan rancangan KUA-PPAS TA 2026 telah terlaksana dengan baik. Sehingga pada hari ini dapat menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemko dengan DPRD Kota Pematangsiantar yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD TA 2026 dan Nota Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2026," kata Wali Kota Wesly pada Rapat Paripurna di Gedung Harungguan DPRD Pematangsiantar, Selasa (5/8/2025). (jonatan/hm20)