Pematangsiantar, MISTAR.ID

Anggota DPRD Kota Pematangsiantar, Erwin Siahaan, angkat bicara terkait polemik pembangunan Gedung DPRD yang menelan anggaran lebih dari Rp6 miliar.

Ia menegaskan bahwa proyek tersebut bukanlah keputusan yang diambil secara tiba-tiba, apalagi berkaitan dengan kepentingan 'bisnis' antara legislatif dan eksekutif.

Menurut Erwin, rencana pembangunan gedung baru sudah ada sejak tahun 2020. Namun saat itu, pandemi Covid-19 yang melanda mengakibatkan pembatalan berbagai kegiatan pembangunan, termasuk rencana tersebut.

"Jadi tudingan soal ada kesepakatan-kesepakatan tertentu itu tidak benar. Di tahun yang sama, Pemko juga membangun Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) dengan nilai anggaran yang hampir sama. Jadi tidak ada yang istimewa dari proyek ini," ujar Erwin, Kamis (10/7/2025).

Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan, saat pembahasan APBD Tahun Anggaran 2025, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD telah melalui seluruh tahapan sesuai prosedur. Bahkan, rancangan tersebut telah dieksaminasi oleh Gubernur Sumatera Utara (Sumut).

"Hasil eksaminasi dari gubernur tidak ada penolakan, yang berarti rencana ini sudah sesuai dan disetujui," tutur Erwin yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD Pematangsiantar itu.

Di tengah dinamika yang terjadi, Erwin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengawasi jalannya pembangunan gedung tersebut. Ia menekankan pentingnya pengawasan publik, agar proses pengerjaan dilakukan secara maksimal dan transparan.

"Silahkan awasi bersama, jangan biarkan pekerjaan ini jadi sia-sia. Gedung ini nantinya untuk menunjang pelayanan publik oleh lembaga legislatif," ucapnya.

Polemik pembangunan Gedung DPRD ini menjadi sorotan publik, karena dinilai tidak sensitif terhadap kondisi keuangan daerah. Namun pihak DPRD menilai pembangunan fasilitas kelembagaan tetap dibutuhkan, untuk meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada masyarakat. (gideon/hm16)