Pematangsiantar, MISTAR.ID

Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Pematangsiantar-Simalungun mengkritisi rencana pembangunan gedung DPRD Kota Pematangsiantar yang menelan anggaran Rp7 miliar. Mereka menilai alokasi dana dari APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut tidak mencerminkan skala prioritas pembangunan yang berpihak pada kebutuhan masyarakat.

Ketua GMKI Pematangsiantar-Simalungun, Yova Purba, menyampaikan alokasi dana miliaran rupiah untuk gedung baru DPRD tidak sejalan dengan kondisi infrastruktur kota yang masih memprihatinkan.

“Pelayanan kepada masyarakat bukan semata-mata dinilai dari kemewahan gedung atau di tembok melainkan dari sejauh mana anggota dewan mampu menyerap dan mengartikulasikan aspirasi rakyat menjadi kebijakan publik yang berdampak,” ujarnya, Selasa (17/6/2025).

Yova mencontohkan sejumlah kebutuhan mendesak yang perlu mendapat perhatian Pemko, seperti perbaikan jalan rusak di berbagai titik kota, pembenahan Stadion Sangnawaluh, dan percepatan pembangunan Pasar Horas. Dia juga mengkritik rencana pembangunan gedung Dinas PUTR yang disebut menelan anggaran hingga Rp6 miliar dari APBD 2025 dan kini sedang dalam proses tender.

“Pemerintah seharusnya lebih bijak. Pembangunan fisik yang tidak jelas urgensinya hanya akan membebani keuangan daerah,” tuturnya.

GMKI juga mendorong adanya uji publik atas proyek-proyek besar pemerintah agar setiap kebijakan yang diambil memiliki dasar transparansi dan akuntabilitas. Menurut Yova, DPRD juga semestinya memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas komunikasi dengan masyarakat.

“Dewan harus aktif menjemput aspirasi rakyat, bisa melalui sistem digital seperti Zoom Meeting atau turun langsung ke lapangan, bukan hanya saat kampanye,” kata Yova.

Diketahui, Pemko Pematangsiantar mengalokasikan anggaran sebesar Rp7 miliar dari Dana Alokasi Umum (DAU) dalam APBD 2025 untuk pembangunan gedung baru DPRD. Proyek tersebut saat ini sedang ditayangkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan dalam tahap proses tender. (Gideon/hm18)