Pematangsiantar, MISTAR.ID

Suasana Gedung Serbaguna Pemerintah Kota Pematangsiantar tampak berbeda pada Selasa (4/11/2025) pagi. Di antara deretan kursi yang tertata rapi dan spanduk bertuliskan “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju”, ratusan peserta antusias mengikuti puncak peringatan Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2025.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Wali Kota Pematangsiantar Wesly Silalahi bersama pimpinan lembaga keuangan menyerahkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara simbolis kepada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Bulan Inklusi Keuangan ini bukan hanya seremoni. Ini gerakan bersama untuk memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan keuangan,” ujar Wesly Silalahi di hadapan peserta acara.

Akses Keuangan, Hak Dasar untuk Sejahtera

Menurut Wesly, inklusi keuangan adalah hak dasar masyarakat yang berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan. Mulai dari kepemilikan rekening bank, asuransi, hingga investasi—semuanya merupakan pintu menuju masa depan yang lebih baik.

Melalui berbagai program seperti kampanye literasi keuangan, edukasi bagi pelajar dan generasi muda, hingga promosi produk keuangan dengan beragam insentif, BIK diharapkan mampu membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya mengelola keuangan secara bijak.

Wesly juga menyoroti tantangan di era ekonomi digital, di mana masih banyak masyarakat belum memiliki rekening bank, kurang memahami investasi, atau bahkan terjebak pinjaman online ilegal.

“Itulah mengapa inklusi keuangan sangat penting. Kita ingin setiap warga, di mana pun mereka berada, punya akses yang sama terhadap layanan keuangan formal,” katanya.

Program Nyata Lewat TPAKD

Melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), Pemko Pematangsiantar telah menjalankan berbagai program seperti:

- Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR)

- Hari Indonesia Menabung (HIM)

- One Villa One Agent (OVOA)

- Edukasi Pasar Modal

Semua program ini ditujukan untuk menumbuhkan budaya menabung dan literasi finansial sejak dini.

Wesly menambahkan, peningkatan inklusi keuangan memiliki korelasi langsung dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Ia menargetkan, Pematangsiantar mampu mencapai stabilitas ekonomi makro sebesar 91% pada 2025, dan meningkat menjadi 98% pada 2045, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Capaian Nyata: Masyarakat Makin Melek Finansial

Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setdako Pematangsiantar, Sari Dewi Rizkiyani Damanik, menyebut bahwa inklusi keuangan menjadi salah satu dari 45 indikator utama pembangunan daerah.

Dalam satu tahun terakhir, capaian inklusi keuangan di Pematangsiantar menunjukkan hasil positif:

- Jumlah rekening pelajar naik 6%, dari 1,92 juta menjadi 2,04 juta.

- Agen Laku Pandai Syariah tumbuh melebihi target, mencapai 30 agen dari target awal 20.

- Jumlah Single Investor Identification (SID) meningkat 14,3%.

- Penyaluran KUR kepada 3.325 debitur mencapai total Rp380,8 miliar.

- Transaksi QRIS melonjak 70,6%, dengan nilai transaksi mencapai Rp268,5 miliar.

“Semua capaian ini menjadi bukti bahwa masyarakat Pematangsiantar semakin terbuka terhadap layanan keuangan formal,” ucap Sari.

Ia menambahkan, kebijakan inklusi keuangan juga diarahkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, perempuan, pelajar, dan pelaku UMKM agar tidak tertinggal dalam arus ekonomi digital. (hm27)