Medan, MISTAR.ID

Pemerintah mempercepat program revitalisasi sekolah secara nasional. Di Sumatera Utara (Sumut), sebanyak 145 SMP dari 33 kabupaten/kota menjadi sasaran pembenahan sarana prasarana melalui program revitalisasi satuan pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), yang diawali dengan kegiatan bimbingan teknis (bimtek).

Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Sumut, Tajuddin Idris, menjelaskan program ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki kondisi sekolah yang selama ini dianggap tidak layak dan mengganggu proses belajar-mengajar.

“Tidak boleh lagi ada sekolah yang atapnya runtuh. Tidak boleh ada sekolah yang WC-nya rusak atau tidak memiliki WC,” kata Tajuddin kepada Mistar usai kegiatan Bimtek, di Hotel Grand Mercure, Jumat (20/6/2025).

Tajuddin menyebut, bimtek tahap pertama sebelumnya telah menyasar 72 sekolah, dan kini bertambah 73 sekolah lagi pada tahap kedua, sehingga total menjadi 145 satuan pendidikan.

Yang menarik, seluruh proses revitalisasi dilakukan secara swakelola oleh sekolah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga administrasi dan evaluasi. Pemerintah mendorong pihak sekolah untuk mandiri dalam proses pembangunan, sekaligus melibatkan masyarakat sekitar.

Penanggung jawab bimtek dari Direktorat SMP, Riyad Farhan, menambahkan skema swakelola bukan hal baru. Ia mencontohkan, masyarakat di banyak daerah mampu membangun masjid megah meski tinggal di lingkungan sederhana.

“Itulah dasarnya kita kembalikan swakelola ke sekolah. Selain efisien, ini bisa memberikan efek ekonomi langsung ke masyarakat. Tukang lokal bisa terlibat dan itu membantu ekonomi keluarga mereka,” katanya.

Dalam satu proyek pembangunan, menurut Riyad, bisa melibatkan hingga 40-50 pekerja. Hal ini tentu memberikan dampak ekonomi yang nyata hingga ke desa-desa.

Revitalisasi juga diharapkan mampu menumbuhkan rasa kepemilikan warga terhadap fasilitas pendidikan. “Kalau masyarakat ikut membangun, mereka akan lebih peduli untuk menjaga hasilnya,” ujar Riyad.

Program ini terbagi dalam tiga kategori berdasarkan nilai anggaran yakni Rp0-Rp500 juta, Rp500 juta-Rp1 miliar, dan di atas Rp1 miliar. Penetapan sekolah penerima dilakukan berdasarkan data Dapodik yang diinput dinas pendidikan.

“Kita buat long list dan short list berdasarkan kondisi dan ketentuan teknis. Hasilnya, ada 145 sekolah di Sumut yang memenuhi kriteria,” ucap Riyad.

Selain dinas pendidikan, kegiatan ini juga melibatkan Kepala Sekolah, Perencana, dan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) yang telah ditetapkan untuk masing-masing sekolah. (susan/hm25)