oleh Muzammil Ihsan, Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia

Pendahuluan

Indonesia akhir-akhir ini tengah diguncang keresahan yang semakin besar. Bukan semata karena aksi-aksi di jalanan yang dituding anarkis, melainkan karena akar persoalan bangsa yang tak kunjung diselesaikan. Korupsi yang merajalela, hukum yang dipolitisasi, sejarah yang dipelintir demi keuntungan segelintir elit, serta kebijakan negara yang sering kali abai terhadap kepentingan rakyat, menjadi sumber kemarahan yang menumpuk.

Kemarahan rakyat yang tumpah di jalan bukanlah tanpa sebab, melainkan jeritan yang lahir dari rasa ketidakadilan yang sudah lama dipendam.

Pemerintah harus tegas menyelesaikan substansi persoalan, bukan sekadar membungkam rakyat dengan menakut-nakuti senjata. Tragedi meninggalnya almarhum Affan yang terlindas mobil trantis Brimob adalah bukti nyata bahwa aparat harus direformasi menyeluruh, dan negara wajib bertanggung jawab penuh dengan menegakkan keadilan tanpa pandang bulu.

Reformasi kepolisian dan DPR tidak bisa ditunda lagi, karena kedua institusi ini seharusnya menjadi pengayom dan wakil rakyat, bukan alat represi dan pelayan kepentingan oligarki.

Langkah konkret harus segera diambil, salah satunya dengan membahas dan mengesahkan RUU Perampasan Aset untuk mencegah praktik korupsi yang merusak sendi bangsa. Begitu juga dengan berbagai rancangan undang-undang yang berdampak langsung pada rakyat kecil, harus diprioritaskan, bukan dikesampingkan.

Pajak jangan terus-menerus dibebankan kepada rakyat kecil, sementara kebocoran anggaran akibat korupsi dibiarkan. Anggaran DPR pun harus dievaluasi dan diperkecil, lalu dialihkan demi kepentingan rakyat.

Kabinet pemerintahan harus direvolusi. Ini bukan lagi soal bagi-bagi kursi kekuasaan, melainkan soal profesionalitas dan keahlian yang benar-benar dibutuhkan bangsa.

BUMN juga harus diaudit menyeluruh agar terbebas dari praktik kotor korupsi dan nepotisme. DPR dan kabinet wajib memiliki ukuran kinerja yang jelas agar bisa dinilai rakyat, bukan sekadar simbol kekuasaan.

Pihak-pihak yang ditangkap karena menyampaikan aspirasi harus dibebaskan. Menyuarakan kebenaran bukanlah sebuah kejahatan. Gerakan rakyat harus tetap murni sebagai suara nurani, bukan sebagai alat penghancur negeri.

Saatnya #SelamatkanIndonesia

Namun, menyelamatkan Indonesia bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua. Masyarakat harus bersatu, tidak mudah terprovokasi, dan menjaga fasilitas umum yang menjadi milik bersama.

Kini saatnya kita bersuara lebih lantang: #SelamatkanIndonesia. Pemerintah wajib segera berbenah, mendengarkan aspirasi rakyat, dan menegakkan keadilan. Di saat yang sama, masyarakat harus turut menjaga persatuan agar arah bangsa kembali ke jalurnya.

Masa depan negeri ini bukan milik segelintir elit, melainkan hak seluruh rakyat Indonesia yang ingin hidup adil, makmur, dan bermartabat. (**/hm16)