Jakarta, MISTAR.ID

Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata (Danantara) merupakan aset strategis bangsa yang harus dikelola secara optimal, transparan, dan bebas dari penyimpangan. Ia memprediksi bahwa kekayaan Danantara dalam waktu dekat bisa menembus angka USD 1 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Town Hall Meeting Danantara yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), kemarin. Dalam arahannya kepada para pengurus, direksi BUMN, dan pengelola Danantara, Prabowo menekankan pentingnya tata kelola yang bersih dan profesional.

"Danantara ini adalah kekayaan bangsa Indonesia. Harus dikelola sebaik-baiknya, dijaga, dan dirawat dengan sistem yang transparan dan sangat ketat. Ini kekayaan luar biasa yang bisa mendorong kebangkitan kita," ujar Prabowo.

Menurutnya, kekayaan yang dimiliki Indonesia sangat besar jika dikelola secara akurat dan bertanggung jawab. Ia menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan sementara, nilai kekayaan Danantara dapat mencapai USD 1 triliun.

"Kalau kita kelola dengan baik dan hitung aset-aset kita, ternyata kita sangat kaya. Mungkin sebentar lagi kekayaan Danantara akan tembus USD 1 triliun," katanya.

Lebih lanjut, Prabowo menekankan bahwa pengelolaan yang baik atas aset ini bisa menghasilkan dana besar untuk pembangunan dan kemakmuran rakyat.

"Kalau dikelola dengan baik, ini bisa menghasilkan dana yang besar untuk bangsa kita. Pendekatan saya seperti itu," ucapnya.

Presiden juga memberikan peringatan tegas kepada seluruh jajaran direksi dan manajemen agar meninggalkan praktik lama yang tidak efisien dan cenderung menyimpang. Ia menyerukan pembenahan menyeluruh, termasuk evaluasi terhadap kinerja dan integritas direksi.

"Saya minta semua direksi berbuat yang terbaik. Tinggalkan praktik-praktik zaman dulu yang tidak efisien atau tidak benar," tutur Prabowo.

"Saya serahkan kepada manajemen untuk mengevaluasi semua direksi: kinerjanya, wataknya, akhlaknya, dan prestasinya. Kalau tidak berprestasi, malas-malasan, atau menyalahgunakan wewenang dan fasilitas, saya minta diganti," ujarnya. (detik/hm24)