Medan, MISTAR.ID

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyoroti rendahnya pemanfaatan fasilitas pembebasan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Kota Medan.

Ia pun meminta Pemerintah Kota (Pemko) Medan lebih aktif melakukan sosialisasi hingga ke tingkat kelurahan.

“Perlu disampaikan oleh Pemko, camat, lurah, dan dinas terkait, bahwa ada pembebasan PBG dan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Tito dalam kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Medan, Jumat (10/10/2025).

Tito menyebut, fasilitas pembebasan ini seharusnya bisa dimanfaatkan maksimal seperti di kota-kota besar lainnya yang juga memiliki harga tanah tinggi, seperti Jakarta, Bandung, Bogor, dan Surabaya.

“Tanah mahal bukan alasan. Di kota besar lain tetap banyak MBR yang memanfaatkan fasilitas ini,” katanya.

Ia menegaskan, kebijakan pembebasan retribusi tersebut merupakan bentuk dukungan pemerintah dalam meringankan beban MBR dalam membangun atau merenovasi rumah.

“BPHTB dan PBG sekarang nol rupiah bagi MBR. Tapi banyak masyarakat belum tahu definisi MBR maupun insentif yang ada,” u ucap Tito.

Untuk itu, ia meminta Pemko Medan menggencarkan edukasi dan penyuluhan langsung ke masyarakat. Sosialisasi ini, menurutnya, penting agar lebih banyak warga mengetahui dan bisa mengakses fasilitas tersebut.

“Kita minta semua pihak turun langsung, termasuk media membantu menyampaikan informasi ini ke masyarakat,” tuturnya.

Dalam kunjungan itu, Tito didampingi Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, Gubernur Sumut Bobby Afif Nasution, dan Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas. Mereka juga berdialog dengan petugas pelayanan, terutama soal pengurusan PBG untuk MBR.