Jakarta, MISTAR.ID

Pemerintah berencana melibatkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menyatakan keterlibatan kedua lembaga tersebut akan diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola MBG yang saat ini masih dalam proses penyusunan.

“Kami ingin Kementerian Kesehatan dan BPOM turut serta dalam proses pengawasan,” ujar Prasetyo saat menghadiri acara di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Menurutnya, pemerintah saat ini masih menghimpun berbagai masukan untuk menyempurnakan isi dari Perpres tersebut. Ia menekankan bahwa penyusunan regulasi ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola program MBG.

“Bukan berarti pelaksanaan MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) saat ini tidak memiliki dasar hukum. Namun, kami tengah melakukan penyempurnaan agar regulasinya lebih optimal,” kata Prasetyo.

Sebelumnya, ia juga menyebutkan pemerintah menargetkan Perpres ini rampung dalam pekan ini.

“Minggu ini harus selesai. Tapi meskipun Perpres belum terbit, bukan berarti programnya tidak berjalan,” kata Prasetyo saat ditemui di kawasan Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025) lalu.

Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, sebelumnya juga menyatakan bahwa rancangan Perpres Tata Kelola MBG sedang dalam tahap finalisasi. Ia menekankan pentingnya penguatan dukungan terhadap program ini, mengingat masih maraknya kasus keracunan makanan.

Setelah Perpres disahkan, Dadan menambahkan, koordinasi antar-kementerian akan semakin ditingkatkan demi efektivitas pelaksanaan program MBG.