Jakarta, MISTAR.ID

Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah dalam merespons kasus beras oplosan yang merugikan negara mencapai Rp100 triliun setiap tahun. Menurutnya, praktik itu hanya menguntungkan empat sampai lima kelompok usaha.

"Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri, usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan, kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, adalah Rp100 triliun tiap tahun," ujar Prabowo dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (22/7/2025).

Ia menyinggung upaya pemerintah yang bersusah payah mencari pemasukan negara, sementara kerugian dari praktik beras oplosan justru sangat besar.

"Menteri Keuangan, (padahal) kita setengah mati cari uang. Setengah mati. (Dari) pajak ini-lah, biaya cukai ini-lah, dan sebagainya. Rp100 triliun kita rugi tiap tahun, dinikmati oleh hanya 4-5 kelompok usaha," kata Prabowo.

Ia menyebut tindakan itu sebagai bentuk pengkhianatan terhadap bangsa dan rakyat. Menurutnya, oplos beras juga membuat Indonesia sulit bangkit.

"Saya tidak terima. Saya disumpah di depan rakyat untuk memegang teguh undang-undang dasar. Dan menjalankan segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku," tuturnya.

Prabowo menginstruksikan aparat penegak hukum untuk segera bertindak. "Saya perintahkan Kapolri dan Jakarta Agung, usut! Tindak! Kalau mereka kembalikan Rp100 triliun itu oke. Kalau tidak, kita sita itu, penggiling-penggiling padi yang brengsek itu," katanya.

Kasus ini mencuat setelah Menteri Pertanian Amran Sulaiman membeberkan adanya temuan beras oplosan yang dikemas ulang sebagai beras premium. Produk tersebut beredar di sejumlah minimarket dan supermarket besar.

“Iya, beredar. Supermarket beredar. Itu kami ambil sampel dari sana semua,” ujar Amran kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/7/2025).

Tim gabungan Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan, Kejaksaan Agung, dan sejumlah instansi telah mengambil sampel beras dari berbagai jalur distribusi. Alhasil, ditemukan 212 merek beras yang tidak memenuhi standar mutu. Banyak kemasan 5 kilogram yang ternyata hanya berisi 4,5 kilogram. Masalah juga ditemukan pada label dan komposisi.

Dikatakan Amran, 26 dari 212 merek mengakui telah melakukan pengoplosan. Pernyataan itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI, Rabu (16/7/2025). (kompas/hm18)