Monday, November 10, 2025
home_banner_first
HUKUM & PERISTIWA

Aptesi Tolak Sawit di Sidamanik, Komisi II DPRD: Izin Sawit Segera Ditinjau Ulang

Mistar.idSenin, 10 November 2025 11.33
EH
aptesi_tolak_sawit_di_sidamanik_komisi_ii_dprd_izin_sawit_segera_ditinjau_ulang

Aptesi saat aksi penolakan lahan sawit beberapa waktu lalu di depan Kantor Bupati Simalungun. (Foto: Indra/Mistar)

news_banner

Simalungun, MISTAR.ID

Aliansi Peduli Teh Simalungun (Aptesi) kembali menggelar aksi massa keempat kalinya di depan Kantor Bupati Simalungun pada Senin (10/11/2025). Aksi yang bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut menolak penanaman sawit di areal Kebun Teh Sidamanik dan sekitarnya.

Salah satu pengurus Aptesi mengatakan aksi hari ini merupakan bentuk konsistensi perjuangan masyarakat dan mahasiswa dari beberapa kecamatan di Simalungun. Mereka mendesak DPRD dan Pemerintah Kabupaten Simalungun menepati komitmen hasil audiensi 7 Oktober 2025, di mana DPRD berjanji menindaklanjuti 18 poin tuntutan Aptesi sesuai ketentuan hukum.

Aptesi juga menyoroti belum adanya tanggapan Bupati Simalungun atas surat permohonan audiensi yang telah dikirim ulang pada 20 Oktober 2025 dan diteruskan ke Sekda melalui Asisten Pemerintahan pada 30 Oktober 2025. Mereka berharap Bupati segera menemui rakyat untuk mendengarkan langsung aspirasinya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Simalungun, Maraden Sinaga, menyatakan dukungannya terhadap aksi yang digelar Aptesi. Ia menegaskan bahwa DPRD akan mendorong agar izin penanaman sawit yang telah diterbitkan sebelumnya segera ditinjau ulang.

"Izin yang kemarin itu akan ditinjau ulang, karena kami di Komisi I dan II DPRD Simalungun sudah berkoordinasi dengan kementerian. Itu bukan izin baru, jadi kewenangannya ada di kabupaten melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perizinan," ujar Maraden saat dihubungi Mistar Senin (10/11/2025).

Ia juga meminta Bupati Simalungun meninjau kembali keputusan terkait izin tersebut, serta menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) agar kejadian serupa tidak terulang.

"Harus dibuat Perda yang mengatur masalah ini agar tidak sembarangan memberikan izin dan bisa merugikan masyarakat, juga lingkungan," kata Politisi PDIP ini.

Aptesi menegaskan bahwa aksi mereka dilakukan secara damai dan berlandaskan semangat anti kekerasan. Mereka menyerukan agar pemerintah menunjukkan keberpihakan pada rakyat dan tidak mengeluarkan izin penanaman sawit di kawasan teh Sidamanik. (hm20)

BERITA TERPOPULER

BERITA PILIHAN