Pematangsiantar, MISTAR.ID

Fenomena meningkatnya jumlah warga ber-KTP Jakarta yang menetap di kawasan penyangga Ibu Kota seperti Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Karawang memunculkan usulan kebijakan baru dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, mengusulkan agar warga tersebut dapat dinaturalisasi menjadi penduduk Jawa Barat. Langkah ini dinilai relevan karena banyak di antara mereka telah membeli rumah dan menetap secara permanen di wilayah tersebut, meskipun masih beraktivitas di Jakarta.

“Kalau bisa ada proses naturalisasi bagi warga ber-KTP Jakarta yang sudah membeli rumah dan tinggal di empat kabupaten penyangga Ibu Kota. Dengan begitu, pajak daerah juga bisa ikut meningkat,” kata Heru, Senin (3/11/2025).

Heru menuturkan, usulan ini mencuat setelah melihat tingginya penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi FLPP di Jawa Barat. Berdasarkan data BP Tapera per 3 November 2025, dari total 213.630 unit rumah subsidi yang telah disalurkan, Jawa Barat menempati posisi tertinggi dengan 48.252 unit atau 22,59% dari total nasional.

Angka ini jauh melampaui Jawa Tengah dengan 18.707 unit (8,76%) dan Sulawesi Selatan dengan 17.370 unit (8,13%). Menurut Heru, tingginya penyerapan di Jawa Barat disebabkan oleh kombinasi faktor, mulai dari jumlah penduduk yang besar, kebutuhan perumahan tinggi, hingga posisi strategis sebagai daerah penyangga Jakarta.

“Sebagian besar penerima KPR subsidi di wilayah Bekasi, Bogor, Tangerang, dan Karawang ternyata ber-KTP Jakarta. Mereka bekerja di Ibu Kota tapi tinggal di Jawa Barat,” ujarnya.

Heru menyebut, kebijakan naturalisasi tersebut juga dapat memberi manfaat bagi pemerintah daerah karena penerimaan pajak daerah bisa meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk resmi.(hm17)